ESDM Beberkan Kriteria UMKM Pengelola Sumur Minyak Rakyat, Modal Minimal Rp5 Miliar
Camelia Rosa | 1 Juli 2025, 20:38 WIB

AKURAT.CO Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung membeberkan kriteria UMKM yang diizinkan mengelola sumur rakyat yang saat ini sudah dilegalkan oleh pemerintah.
Sebagaimana diketahui, sumur rakyat yang selama ini dipandang ilegal itu sudah resmi dilegalkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
Yuliot menegaskan, tidak semua UMKM mendapatkan hal untuk mengelola sumur minyak tersebut.
"Kalau kriteria kegiatan usahanya UMKM, berarti permodalannya itu sekitar Rp5 miliar. Kalau skala menengah, itu justru sampai dengan Rp10 miliar, bisa gabungan dari permodalan yang ada di masyarakat," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Namun demikian Yuliot menyampaikan bahwa modal tersebut bisa dikumpulkan oleh gabungan dari permodalan yang ada di masyarakat.
Yuliot menambahkan, selain nilai minimal modal, UMKM juga harus lebih dahulu membentuk Perseroan Terbatas (PT) sebelum menggarap sumur minyak rakyat tersebut.
"Jadi kalau untuk badan usaha UMKM, ini kan harus dalam bentuk PT, jadi perusahaan terbatas. Jadi kan dengan berbentuk PT, ini kan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat di sana, itu bisa sebagai pemegang saham. Jadi sebagai pemegang saham," terang Yuliot.
Lebih lanjut Yuliot menuturkan saat ini pihaknya masih terus melakukan proses inventarisasi sumur rakyat. Hal ini dilakukan dengan menggandeng pemerintah provinsi (Pemprov) serta KKKS.
"Dari inventarisasi, kita mengharapkan itu ada tim gabungan. Jadi tim gabungannya itu, itu ada dari pemerintah kabupaten kota, dari provinsi, dan juga ada dari SKK Migas, Dirjen Migas, dan kementerian lembaga terkait, ya termasuk juga dari aparat penegak hukum," urainya.
Namun Yuliot menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah yaitu pembinaan kepada masyarakat yang bersangkutan.
"Jadi dengan sudah diketahuinya, inventarisasinya, bagaimana proses perizinan, dan juga kita akan menyampaikan kepada perusahaan K3S, ya mungkin berdasarkan inventarisasi awal, inilah yang layak untuk direkomendasikan," tukas Yuliot.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 6BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 7Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal









