Komisi VI Desak Audit BBM, Soroti Kelangkaan hingga Dugaan Oplosan

AKURAT.CO Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam mendesak pemerintah, melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk segera melakukan audit menyeluruh terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di berbagai daerah, sekaligus menyelidiki dugaan BBM oplosan yang belakangan ramai di masyarakat.

Mufti mengaku, dirinya mendapatkan laporan publik mengenai sulitnya memperoleh BBM dalam beberapa pekan terakhir.

Disebutkannya, beberapa daerah yang mengalami isu di antaranya berada di Bali, Pasuruan, dan Probolinggo, yang mana mengalami antrean panjang bahkan kehabisan stok BBM di SPBU.

Baca Juga: DPR RI Tetapkan Danantara sebagai Mitra Kerja Komisi VI dan Komisi XI

"Dalam minggu ini, rakyat kami di beberapa daerah kesulitan mendapatkan BBM. Bahkan di Bali, beberapa tempat kosong. Di dapil kami, Pasuruan dan Probolinggo juga mengalami hal sama," jelas Mufti dalam agenda Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2025).

Ia pun menggambarkan kondisi di Bali, dimana motor warga tiba-tiba mogok tak lama setelah mengisi BBM di SPBU. Hal serupa, menurutnya pernah terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang notabene merupakan salah satu pusat produksi minyak nasional.

"Kami pernah tanyakan soal kualitas BBM yang buruk di Kaltim. Katanya nanti ada kompensasi, bengkel untuk memperbaiki motor-motor masyarakat tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya," imbuhnya.

Mufti lantas mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut stok BBM nasional aman, sementara fakta di lapangan menunjukkan masih banyak SPBU kosong. Ia menegaskan audit harus segera dilakukan agar distribusi dan kualitas BBM terjamin.

Baca Juga: Ibu-ibu Turun ke Jalan Tuntut BBM Bersih: Anak-Anak Butuh Udara Sehat, Bukan Asap Knalpot

"Artinya kalau bilang stok aman, tapi nyatanya banyak SPBU kosong, ini kan janggal. Kami harap audit segera dilakukan supaya jelas, dan rakyat tidak terus dirugikan," tegasnya.

Oleh karena itu, Mufti pun meminta agar Kementerian BUMN beserta BUMN terkait tidak tinggal diam.

"Kalau benar ada oplosan seperti yang disampaikan Kejagung, ini harus diusut tuntas. Kami minta investigasi supaya rakyat dapat BBM yang mudah, murah, terjangkau, dan berkualitas," pungkasnya.