Cegah Pelaku Usaha Penggilingan Padi Saling 'Bunuh', Pemerintah Siapkan Aturan Baru

AKURAT.CO Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan menyebut tengah membahas aturan khusus terkait izin bagi penggilingan padi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan aturan ini dimaksudkan untuk melindungi industri penggilingan padi kecil dari persaingan tidak sehat.

“Jadi, ini memang kami sedang rapat intens ya, dengan pihak terkait, baik dengan Kementan, Bapanas, Bulog, Satgas (Pangan),” kata Zulhas saat ditemui pasca konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

Zulhas menyebut, selain isu penggilingan pertemuan tersebut juga membahas praktik pembelian beras subsidi oleh industri besar semata-mata untuk mencari keuntungan.

Baca Juga: Tekan Beras Oplosan, Pemerintah Lindungi Penggilingan Padi Yang Taat Aturan

Ia mencontohkan, industri besar yang membuka usaha di daerah baru, seperti sawah di Papua, membangun pabrik sendiri, dan mengelolanya secara mandiri, tidak menjadi masalah. 

Namun, jika pabrik besar masuk ke wilayah padat industri kecil seperti Jawa, keberadaannya bisa mengancam ratusan ribu penggilingan padi rakyat.

“Kita akan atur, tapi ini belum final. Kalau sudah final, akan kami laporkan ke Presiden, termasuk soal penentuan harga,” tambahnya.

Kemudian, Zulhas menyampaikan pemerintah juga tengah mengkaji harga beras, baik untuk kualitas medium maupun premium, agar tidak ada kesenjangan harga yang merugikan konsumen dan produsen.

“Nah, ini kita akan atur juga, apakah satu harga atau nanti seperti apa, sudah kami beberapa kali rapat, tapi nanti setelah 17-an akan minta waktu kita lapor ke Presiden, nanti biar dibahas,” ujar Zulhas.

Diberitakan sebelumnya, menegaskan pemerintah akan memberikan perlindungan penuh kepada pelaku usaha penggilingan padi yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan.

Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas keresahan para pengusaha di tengah maraknya isu beras oplosan yang belakangan mencuat.Menurut Zulkifli, pelaku usaha yang bekerja dengan benar tidak perlu merasa takut untuk kembali beroperasi. Ia memastikan bahwa pemerintah hanya akan menindak tegas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. 

“Kalau menipu, tentu akan tegas ditindak. Tapi pelaku usaha yang bekerja sesuai aturan akan dilindungi. Jadi, tidak usah khawatir,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Dirinya juga menambahkan, pemerintah tidak akan pandang bulu dalam menangani kasus beras oplosan. Penindakan akan dilakukan tanpa kompromi terhadap pihak yang sengaja merugikan konsumen dengan menjual beras yang tidak sesuai kesepakatan atau kualitas.