Harga Pangan Dorong IPH Naik di Sejumlah Provinsi, Jakarta Paling Tinggi

AKURAT.CO Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sejumlah daerah pada minggu pertama Maret 2026.

Tiga provinsi dengan lonjakan tertinggi adalah DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Barat menjelang periode Ramadan dan Lebaran.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut IPH di DKI Jakarta tercatat naik 3,39%. Sementara Nusa Tenggara Barat naik 2,67% dan Sulawesi Barat meningkat 1,41%.

Baca Juga: BPS: Inflasi Ramadhan 2026 Capai 0,68 persen, Lebih Rendah dari 2025

"Kalau kita perhatikan dari IPH, mayoritas adalah cabai rawit, daging ayam ras, lalu ada beberapa telur ayam ras," kata Amalia dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara daring di Jakarta, Senin.

Komoditas penyumbang kenaikan berbeda di setiap wilayah, diantaranya:

• DKI Jakarta dipicu oleh daging ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit.

• Nusa Tenggara Barat dipengaruhi cabai rawit, daging sapi, dan bawang merah.

• Sulawesi Barat terdorong daging ayam ras, ikan kembung, dan cabai rawit.

Disebutkan oleh Amalia, kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran merupakan pola yang hampir terjadi setiap tahun di Indonesia.

"Dimana peningkatan permintaan rumah tangga biasanya terjadi pada komoditas protein hewani serta bumbu dapur seperti cabai dan bawang," paparnya.

Mengutip hasil data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 6 Maret 2026 menunjukkan harga rata-rata nasional sejumlah komoditas berada di atas harga acuan pemerintah.

• Telur ayam ras: Rp32.475/kg (acuan Rp30.000/kg)

• Cabai rawit: Rp71.429/kg (acuan Rp57.000/kg)

• Daging ayam ras: Rp41.181/kg (acuan Rp40.000/kg)

• Bawang merah: Rp41.906/kg (acuan Rp41.500/kg)

Secara tidak langsung, kenaikan harga pangan berpotensi memengaruhi inflasi pangan jangka pendek, terutama di daerah dengan konsumsi rumah tangga tinggi.

Baca Juga: BPS: Pola Inflasi Ramadan Berulang, Pangan Jadi Pemicu

Jika tidak terkendali, lonjakan harga komoditas strategis dapat memicu tekanan pada daya beli masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, data IPH menjadi indikator awal untuk mengidentifikasi potensi inflasi sebelum tercermin dalam data inflasi bulanan.