Harga Pangan Ramadan Terkendali, SPHP Beras Tembus 42,3 Ribu Ton

AKURAT.CO Harga pangan selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah dipastikan tetap terkendali. Pemerintah mencatat realisasi distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah mencapai 42,3 ribu ton per 19 Maret 2026.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan stabilitas harga menjadi prioritas utama pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di periode konsumsi tinggi tersebut.

"Sesuai arahan Bapak Presiden sejak sebelum Ramadan harga pangan tidak boleh naik berlebihan. Ini yang kami jaga," kata Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (22/3/2026).

Baca Juga: Jelang Idulfitri, Harga Pangan Naik Gila-gilaan: Cabai, Daging, hingga Ayam Ikut Melonjak

Bapanas menetapkan target distribusi SPHP beras tahun 2026 sebesar 828 ribu ton dengan alokasi anggaran Rp4,97 triliun. Angka ini lebih rendah dari usulan awal 1,5 juta ton setelah mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya. Hingga pertengahan Maret, realisasi penyaluran baru mencapai sekitar 5,1% dari total target tahunan.

Selain SPHP, pemerintah menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah terealisasi sebanyak 789 kali di 24 provinsi dan 153 kabupaten/kota sepanjang Maret 2026. Program ini diperkuat dengan distribusi bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 32,3 juta keluarga penerima manfaat.

Amran menyebut pemerintah juga telah memastikan ketersediaan stok dengan mendorong pelaku usaha mengeluarkan pasokan ke pasar.

"Kami sudah minta, semua harus mengeluarkan stoknya. Jangan sampai harga naik. Kalau ada yang menaikkan, aku cabut izinnya," ujarnya.

Baca Juga: GPM Digencarkan Jelang Ramadan, Bapanas Jual Pangan di Bawah Harga Pasar

Secara struktural, pemerintah mengklaim terdapat sembilan komoditas pangan strategis yang saat ini telah mencapai kondisi swasembada, yakni beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

Ketersediaan komoditas tersebut dinilai menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas harga selama Ramadan.

Intervensi juga diperluas melalui GPM khusus untuk komoditas protein hewani. Pemerintah menyediakan daging ayam beku dengan harga sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP) di lebih dari 1.200 outlet yang tersebar di 17 provinsi.

Program ini merupakan kolaborasi dengan pelaku industri seperti PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, PT Japfa Comfeed Indonesia, dan PT Malindo Feedmill Tbk.

Selain itu, GPM khusus untuk daging sapi dan kerbau digelar bersama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Berdikari guna memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat menjelang Lebaran.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa pengendalian harga pangan menjadi perhatian utama pemerintah, terutama di tengah potensi tekanan global.

Ia menyinggung risiko kenaikan harga akibat dinamika geopolitik internasional, termasuk konflik di Timur Tengah.

"Dengan (adanya) perang (Timur Tengah), (kemungkinan) harga pangan bisa naik. Tapi saya mau tanya, ini bulan Ramadan harga pangan (di dalam negeri) terkendali atau tidak? I think we are doing a good job," ujar Presiden.

Secara historis, periode Ramadan dan Idul Fitri selalu menjadi momen rawan inflasi pangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi musiman, terutama akibat lonjakan permintaan.

Dalam konteks tersebut, intervensi pemerintah melalui SPHP, GPM, dan bantuan sosial menjadi instrumen utama untuk menahan gejolak harga.

Kebijakan ini juga berperan dalam menjaga inflasi tetap berada dalam target Bank Indonesia di kisaran 2,5±1%.

Dari sisi dampak, stabilitas harga pangan berkontribusi langsung terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Penyaluran bantuan kepada 32,3 juta keluarga penerima manfaat menjadi bantalan sosial di tengah peningkatan konsumsi selama Ramadan.