Pasukan Militer AS Bakal Tinggalkan Iran, Kebijakan WFH Masih Relevan?

AKURAT.CO Pemerintah secara resmi mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja sektor swasta per 1 April 2026.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat sekaligus menekan konsumsi energi nasional di tengah krisis keamanan Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini mulai berlaku secara nasional dan akan dievaluasi setelah dua bulan implementasi.

“Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Selasa (31/3/2026).

Untuk sektor swasta, kebijakan WFH tidak bersifat seragam. Pemerintah menyerahkan pengaturan teknis kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Surat Edaran.

“WFH untuk swasta akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor usaha,” ujarnya.

Akan tetapi, belum 24 jam kebijakan tersebut diumumkan, kabar mengejutkan datang dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Berbicara di Gedung Putih, Amerika Serikat, Trump menyatakan pasukan militernya akan segera meninggalkan Iran dalam waktu dua hingga tiga pekan.

“Yang akan saya lakukan adalah meninggalkan Iran, dan kami akan melakukan itu dalam waktu yang lebih cepat,” ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Senin (31/3/2026).

Dengan pasukan AS yang akan meninggalkan Iran dalam waktu dekat, memberikan sinyal bahwa eskalasi geopolitik di timur tengah khususnya antara Iran dengan AS akan segera berakhir.

Meski demikian, pakar energi menilai kebijakan penghematan energi, termasuk penerapan pola kerja Work From Home (WFH), tetap relevan untuk dipertahankan meski ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai mereda.

Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RSSED UI), Ali Ahmudi, menilai dampak konflik di kawasan tersebut tidak akan langsung hilang begitu perang berhenti.

Menurutnya, konflik yang terjadi di Iran dan kawasan Timur Tengah memiliki dampak global karena wilayah tersebut merupakan salah satu sentra utama energi fosil dunia.

“Makanya ketika terjadi perang kemarin dimana Iran menjadikan itu sebagai senjata geopolitik. Nah itu sangat mematikan ternyata bukan hanya bagi Amerika dan Israel, tapi bagi perekonomian dunia,” kata Ali kepada Akurat.co, Rabu (1/4/2026).

Dampak Jangka Panjang

Lebih lanjut, Ali menegaskan, dampak perang tidak berhenti ketika konflik mereda. Menurutnya, proses normalisasi hubungan diplomatik antarnegara membutuhkan waktu panjang.

Di sisi lain, kerusakan infrastruktur fisik seperti fasilitas energi yang dibangun bertahun-tahun juga memerlukan waktu lama untuk direkonstruksi.

“Perusahaan secara fisik yang dibangun bertahun-tahun dihancurkan dalam waktu satu detik dua detik, itu juga proses untuk rekonstruksinya juga butuh panjang,” ujarnya.

Ali menambahkan, dampak psikologis terhadap pasar global juga menjadi tantangan utama. Negara-negara cenderung mengambil sikap lebih hati-hati dalam perdagangan minyak lintas kawasan.

“Nah tapi yang paling berat itu adalah dampak psikologis semua negara main aman semua. Artinya secara psikologis perang ini akan membuat negara-negara lebih berhati-hati didalam proses interregional trading minyak,” tambah Ali.

WFH Dinilai Tetap Relevan

Dengan adanya dampak jangka panjang yang dihasilkan dari eskalasi Iran dan AS, Ali menilai kebijakan WFH tetap layak dijalankan sebagai salah satu instrumen efisiensi energi.

Menurutnya, kebijakan tersebut sebaiknya tidak dihentikan secara tiba-tiba sebelum ada evaluasi yang terukur mengenai dampaknya terhadap penghematan konsumsi BBM.

“Nah WFH ini salah satu cara untuk melakukan penghematan (energi). Ya kalau tiba-tiba tidak dijalankan ya pasti akan menimbulkan persoalan Nah lebih baik menurut saya ya tetap saja dijalankan,” tutur Ali.

Namun, pakar energi dari UI ini menekankan pentingnya evaluasi berbasis data agar pemerintah dapat menilai efektivitas kebijakan tersebut.

Apalagi, kebijakan WFH bagi ASN diberikan setiap hari Jumat dan berpotensi menimbulkan masalah baru bila tidak diawasi oleh Pemerintah.

“Jangan-jangan karena WFH-nya hari Jumat orang-orang long weekend bukannya berhemat malah boros. Jadi kan harus diukur kan kita gak bisa mengatakan baik atau buruk belum dijalankan dan belum diukur ya,” pungkasnya.