Pemerintah Siapkan BMDTP Rp500 Miliar Untuk Suku Cadang Pesawat, Dorong Daya Saing Industri Maskapai Nasional

AKURAT.CO Demi menjaga dan meningkatkan daya saing ekosistem industri penerbangan nasional di tengah krisis energi, Pemerintah memberikan insentif penurunan tarif Bea Masuk (BM) menjadi 0% atas impor suku cadang pesawat.

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan biaya operasional Maskapai. Untuk merealisasikannya, dukungan APBN disiapkan mencapai sekitar Rp0,5 triliun.

Kebijakan ini juga untuk memperkuat daya saing industri Maintenance, Repair, and Operations (MRO), dengan potensi aktivitas ekonomi USD700 juta per tahun.

Baca Juga: Pemerintah dan Maskapai Sepakat Tunda Pembahasan Tarif Batas Atas Industri Penerbangan

Kemudian output perekonomian/ PDB hingga USD1,49 miliar serta menciptakan tambahan sekitar 1.000 tenaga kerja langsung dan lebih dari 2.700 tenaga kerja tidak langsung.

"Langkah ini akan ditindaklanjuti melalui penerbitan regulasi peraturan teknis terkait (Permenperin dan revisi Permenkeu)," ujar Airlangga di Jakarta, Senin (6/4/2026).

PPN DTP Rp1,3 Triliun per Bulan Untuk Tahan Lonjakan Tiket Pesawat

Bersamaan dengan kebijakan tersebut, Pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk menjaga agar kenaikan tiket domestik tetap terjangkau masyarakat, dengan menjaga kenaikan harga tiket di kisaran 9 – 13%.

Di antaranya, PPN DTP 11% untuk tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,3 triliun per bulan.

Kemudian kombinasi kebijakan kenaikan Fuel Surcharge sebesar 38% untuk pesawat jet dan propeler, serta PPN DTP 11% akan diberikan selama dua bulan dan dilakukan evaluasi secara berkala.

"Pertamina juga diharapkan memberikan relaksasi mekanisme pembayaran dengan Terms and Condition yang lebih baik secara B2B," imbuh Airlangga.

Kombinasi semua kebijakan ini, lanjut Airlangga, adalah wujud dukungan pemerintah pada kesinambungan industri penerbangan (maskapai nasional) dan sektor energi, serta menjaga aktivitas ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan.

"Pemerintah memastikan kondisi ekonomi domestik tetap stabil dan mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha, untuk tetap produktif, serta berpartisipasi aktif dalam mendukung langkah-langkah ini," tutur Airlangga.