Prabowo Amankan Pasokan Minyak Rusia, Bahlil: Kita Tidak Perlu Risau

AKURAT.CO Indonesia melalui langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto mengamankan kerja sama strategis dengan Rusia untuk memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya melalui pasokan minyak mentah (crude) dan pembangunan infrastruktur energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan hal tersebut usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (16/4/2026), guna menindaklanjuti hasil kunjungan kerja pemerintah ke Rusia.

“Alhamdulillah cukup menggembirakan. Kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia, dan mereka juga siap membangun sejumlah infrastruktur penting untuk meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional,” ujar Bahlil.

Menurutnya, kerja sama ini merupakan bagian dari kemitraan jangka panjang di sektor energi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan minyak nasional yang masih bergantung pada impor.

Saat ini, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik (lifting) baru berada di kisaran 600–610 ribu barel per hari.

“Kita masih impor sekitar 1 juta barel per hari. Di tengah kondisi global seperti sekarang, kita harus mencari sumber pasokan dari berbagai negara, tidak hanya bergantung pada satu pihak,” jelasnya.

Baca Juga: Kapolda Riau Minta Maaf ke Warga Panipahan, Tegaskan Evaluasi Total Pasca Ricuh

Untuk menjaga stabilitas pasokan energi dalam jangka pendek, pemerintah memastikan ketersediaan minyak mentah hingga akhir 2026.

“Untuk crude dari sekarang sampai Desember, insya Allah sudah aman. Jadi tidak perlu risau, tinggal kita tingkatkan kapasitas kilang dalam negeri,” tambah Bahlil.

Selain minyak mentah, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan Rusia dalam pemenuhan kebutuhan LPG nasional yang saat ini masih mengandalkan impor sekitar 7 juta ton per tahun.

Meski demikian, untuk kerja sama pasokan minyak mentah, Bahlil menyebut prosesnya telah mendekati tahap final.

“Kalau crude saya pikir sudah hampir final. Sementara untuk LPG masih butuh beberapa tahap komunikasi lanjutan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam setiap kerja sama energi, pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional di atas segalanya.

“Kebutuhan crude kita sekitar 300 juta barel per tahun. Jadi kita akan ambil dari mana saja yang paling menguntungkan bagi negara,” tegasnya.

Langkah ini menandai arah kebijakan energi Indonesia yang semakin adaptif dan terbuka, guna memastikan pasokan energi tetap aman, stabil, dan berkelanjutan di tengah dinamika global.