Kementerian ESDM Siapkan Papua Jadi Pilar Strategis Ketahanan Energi Nasional

AKURAT.CO Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk menjadikan Papua sebagai pilar strategis ketahanan energi nasional melalui pengembangan sektor hulu migas yang berkelanjutan.

Fokus Pemerintah kini tidak hanya pada peningkatan produksi, tetapi juga pada optimalisasi Dana Bagi Hasil (DBH), kepemilikan Participating Interest (PI) 10%, serta transformasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bumi Cendrawasih.

Hingga Mei 2026, tercatat terdapat 11 Wilayah Kerja (WK) migas di area Papua yang mencakup tahap produksi, pengembangan, hingga eksplorasi. Wilayah produksi antara lain dikelola oleh BP Berau, Petrogas Besin, Petrogas Island Limited, serta PT Pertamina EP.

Baca Juga: Tampil di FHA 2026, Dukungan BRI Bantu UMKM Asal Papua 'Japamo' Tarik Minat Buyer Internasional

Selain itu, terdapat wilayah pengembangan oleh Genting Oil Kasuri dan beberapa wilayah eksplorasi seperti Bobara, Semai Tiga, dan Gaya. Hal ini menunjukkan bahwa Papua menjadi salah satu kawasan strategis bagi masa depan pengembangan migas di Indonesia.

Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman menyampaikan bahwa kunci keberhasilan pembangunan Papua terletak pada sinergi antarpemangku kepentingan.

“Kunci keberhasilan pembangunan itu berada di kekuatan sumber daya manusia di daerah maupun di pusat. Kolaborasi ini baik sekali dan bisa dijadikan benchmark untuk kedepannya dengan provinsi-provinsi yang lain. Masa depan Papua tidak hanya digantungkan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya,” kata Laode dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Pemerintah terus memacu produksi minyak bumi Papua yang saat ini berada di angka 14 mbopd dan gas bumi sebesar 2.000 mmscfd.

Selain melalui pengembangan lapangan baru, Ditjen Migas juga mendorong reaktivasi sumur-sumur idle dan menggunakan teknologi seperti fracking, Enhanced Oil Recovery (EOR), serta horizontal drilling untuk peningkatan produksi minyak di lapangan eksisting.

Kehadiran industri hulu migas ini dapat memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah. Pemerintah daerah di Papua memiliki kesempatan besar untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri melalui kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pemberian Participating Interest (PI) sebesar 10%.

“Melalui mekanisme DBH dan PI 10%, Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menginvestasikan kembali pendapatan migas tersebut pada sektor pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal,” ujarnya.

Industri migas juga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Papua melalui penyerapan tenaga lokal.

Pada proyek terbaru BP Tangguh yaitu UCC Ubadari, dari total sekitar 4.018 tenaga kerja pada fasilitas UCC, sebanyak 1.330 pekerja atau sekitar 33% merupakan tenaga kerja asal Papua, dan 929 tenaga kerja berasal langsung dari wilayah Bintuni dan Fakfak.

Data ini menunjukkan bahwa pengembangan industri migas di Papua juga harus berjalan seiring dengan pengembangan kapasitas SDM lokal.

Pemerintah juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas melalui PEM Akamigas, Pusdiklat Migas serta universitas untuk memperkuat pendidikan vokasi dan sertifikasi kompetensi bagi generasi muda Papua.

“Kami berharap sinergi antara Pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dapat memastikan pembangunan sektor energi mampu menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Generasi muda Papua harus mampu menjadi pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri,” tutur Laode.