Apakah Danantara Sumberdaya Indonesia Bisa Perkuat Rupiah Melalui Tata Kelola Ekspor? Berikut Penjelasannya

Idham Nur Indrajaya | 25 Mei 2026, 15:36 WIB

Danantara Sumberdaya Indonesia dinilai bisa memperkuat rupiah lewat tata kelola ekspor SDA yang lebih transparan. Ilustrasi: Gemini Google

AKURAT.CO Nilai tukar rupiah sering menjadi topik yang langsung terasa dampaknya bagi masyarakat. Ketika dolar menguat, harga barang impor naik, biaya produksi meningkat, hingga cicilan dan harga kebutuhan tertentu ikut terdampak. Karena itu, saat pemerintah membentuk Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai agregator ekspor SDA, banyak publik mulai bertanya: apakah kebijakan ini benar-benar bisa membantu memperkuat rupiah?

Jawabannya: berpotensi iya, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada transparansi mekanisme, repatriasi devisa, dan kepercayaan pasar.

Apa Itu Danantara Sumberdaya Indonesia dan Mengapa Dikaitkan dengan Rupiah?

Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) merupakan badan atau agregator ekspor komoditas sumber daya alam strategis yang sedang disiapkan pemerintah Indonesia. Pada tahap awal, fokusnya mencakup:

sawit,
batu bara,
dan paduan logam (ferroalloy).

Tujuan utamanya bukan sekadar mengatur ekspor, melainkan:

memperbaiki pencatatan ekspor,
memperkuat validasi harga,
meningkatkan repatriasi devisa hasil ekspor,
dan mengurangi potensi kebocoran nilai ekspor SDA.

Presiden Prabowo Subianto menyebut indikasi under invoicing ekspor SDA sepanjang 1991–2024 diperkirakan mencapai sekitar US$908 miliar atau setara Rp15.980 triliun. Angka ini menjadi alarm besar bahwa ada potensi devisa yang selama ini tidak optimal kembali ke sistem ekonomi domestik.

Dalam konteks ekonomi makro, devisa ekspor sangat penting karena menjadi salah satu sumber pasokan dolar bagi Indonesia. Semakin kuat pasokan dolar domestik, semakin besar kemampuan menjaga stabilitas rupiah.

Ringkasan

Secara sederhana, DSI berpotensi memperkuat rupiah melalui tiga jalur utama:

meningkatkan transparansi ekspor SDA,
memperbesar devisa hasil ekspor yang masuk ke dalam negeri,
memperkuat cadangan dolar domestik.

Jika devisa ekspor lebih banyak direpatriasi ke Indonesia:

tekanan terhadap rupiah dapat berkurang,
cadangan devisa lebih kuat,
volatilitas kurs lebih stabil,
dan ruang kebijakan ekonomi pemerintah menjadi lebih longgar.

Namun, efeknya tidak otomatis terjadi. Faktor penentu utamanya adalah:

governance,
kepercayaan investor,
transparansi harga,
dan mekanisme pasar yang tetap kredibel.

Mengapa Devisa Ekspor Sangat Berpengaruh terhadap Rupiah?

Banyak orang mengira rupiah hanya dipengaruhi Bank Indonesia atau kondisi global. Padahal, salah satu fondasi penting nilai tukar adalah aliran devisa ekspor.

Indonesia adalah negara eksportir komoditas besar. Ketika ekspor sawit, batu bara, nikel, atau mineral menghasilkan dolar dalam jumlah besar, idealnya dolar tersebut masuk kembali ke sistem keuangan domestik.

Masalahnya, dalam praktik lapangan, tidak semua devisa benar-benar masuk optimal ke Indonesia.

Di sinilah problem under invoicing dan repatriasi devisa muncul.

Apa yang biasanya terjadi di lapangan?

Dalam perdagangan global, ada praktik ketika nilai ekspor yang tercatat lebih rendah dibanding nilai sebenarnya. Selisih nilai tersebut bisa berada di luar sistem domestik.

Dampaknya tidak kecil:

penerimaan negara berkurang,
data ekspor menjadi bias,
devisa domestik melemah,
dan tekanan terhadap rupiah meningkat.

Board of Trustees Prasasti Center for Policy Studies, Fuad Bawazier menyebut Indonesia terlalu lama membiarkan ekspor SDA berjalan dalam sistem yang terfragmentasi.

"Indonesia tidak dapat terus membiarkan komoditas bernilai tinggi keluar melalui sistem pencatatan dan transaksi yang terfragmentasi,” ujar Fuad melalui catatan tertulis Prasasti yang diterima AKURAT.CO, dikutip Senin, 25 Mei 2026.

Pernyataan ini penting karena masalah utama Indonesia sebenarnya bukan kekurangan SDA, melainkan lemahnya tata kelola nilai ekonominya.

Apa Itu Under Invoicing dan Kenapa Dampaknya Besar?

Under invoicing adalah praktik pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya.

Bagi publik awam, praktik ini mungkin terdengar teknis. Namun dampaknya bisa terasa hingga kehidupan sehari-hari.

Misalnya:

rupiah lebih rentan melemah,
impor bahan baku lebih mahal,
harga barang naik,
dan biaya produksi industri meningkat.

Dalam jangka panjang, negara juga kehilangan potensi penerimaan dan cadangan devisa.

Simulasi sederhananya seperti ini:

Bayangkan ekspor batu bara Indonesia sebenarnya bernilai US$10 miliar, tetapi yang tercatat resmi hanya US$8 miliar.

Artinya:

ada selisih US$2 miliar,
dolar yang masuk domestik lebih sedikit,
pasokan valas di pasar berkurang,
dan kemampuan menjaga stabilitas rupiah ikut melemah.

Dalam skala puluhan tahun, efek akumulatifnya bisa sangat besar. Itulah mengapa angka US$908 miliar yang disebut Presiden Prabowo menjadi perhatian serius.

Mengapa Pemerintah Membentuk DSI Sekarang?

Momentum pembentukan DSI sebenarnya berkaitan dengan tekanan ekonomi global yang makin kompleks.

Saat ini dunia menghadapi:

ketidakpastian geopolitik,
perang dagang,
fluktuasi harga energi,
dan volatilitas mata uang global.

Dalam situasi seperti itu, negara eksportir SDA mulai menyadari bahwa kontrol terhadap rantai ekspor bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga soal ketahanan ekonomi nasional.

Prasasti menilai DSI relevan dengan arah KEM-PPKF 2027 yang menekankan:

hilirisasi,
ketahanan ekonomi,
dan optimalisasi penerimaan negara.

Yang menarik, DSI bukan semata instrumen bisnis, tetapi juga instrumen data ekonomi nasional.

Di era ekonomi digital, data ekspor adalah kekuatan strategis. Negara yang mampu mengendalikan transparansi data komoditas memiliki posisi tawar lebih besar dalam perdagangan global.

Apakah DSI Mirip Saudi Aramco atau COFCO?

Pemerintah dan Prasasti beberapa kali mengaitkan DSI dengan model agregator global.

Contohnya:

Saudi Aramco
QatarEnergy
COFCO
Fonterra
Zespri

Namun ada perbedaan penting.

Saudi Aramco misalnya beroperasi dalam ekosistem energi yang sudah sangat matang dengan kontrol negara yang kuat sejak awal.

Indonesia memiliki tantangan berbeda:

sistem ekspor lebih tersebar,
pelaku usaha lebih beragam,
dan sensitivitas pasar terhadap intervensi pemerintah lebih tinggi.

Karena itu, keberhasilan DSI sangat ditentukan desain implementasi.

Kenapa Investor Sangat Memperhatikan Kebijakan DSI?

Pasar biasanya tidak hanya melihat tujuan kebijakan, tetapi juga mekanismenya.

Di sinilah tantangan terbesar DSI muncul.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah menilai persepsi pasar harus dijaga sejak awal.

“DSI perlu diposisikan sebagai mekanisme penguatan pencatatan, validasi harga, dan repatriasi devisa, bukan sebagai badan yang mengambil margin melalui kontrol harga sepihak,” ujar Piter.

Kalimat ini penting karena investor sangat sensitif terhadap:

kontrol harga,
ketidakpastian regulasi,
dan risiko nasionalisasi terselubung.

Jika komunikasi pemerintah tidak jelas, pasar bisa salah membaca kebijakan.

Akibatnya:

investor menahan modal,
pasar keuangan menjadi volatil,
dan rupiah justru bisa tertekan dalam jangka pendek.

Paradoks Indonesia: Kaya SDA, Tapi Rupiah Tetap Rentan

Inilah insight paling penting dari pembahasan DSI.

Indonesia sebenarnya bukan negara miskin sumber daya. Ekspor batu bara, sawit, nikel, dan mineral menghasilkan nilai sangat besar.

Namun paradoksnya:

rupiah tetap rentan,
ketergantungan dolar masih tinggi,
dan cadangan devisa sering menghadapi tekanan.

Masalah utamanya bukan semata produksi, tetapi governance.

Dalam banyak kasus, negara kaya SDA gagal mengubah kekayaan komoditas menjadi kekuatan finansial jangka panjang karena:

pencatatan lemah,
devisa bocor,
dan tata kelola tidak efisien.

Karena itu, DSI sebenarnya lebih dekat dengan proyek reformasi tata kelola ekonomi dibanding sekadar badan ekspor biasa.

Apa Risiko Jika Implementasi DSI Tidak Transparan?

DSI bisa menjadi instrumen strategis, tetapi juga berisiko jika governance tidak kuat.

Risiko utamanya:

birokrasi bertambah panjang,
pasar kehilangan kepercayaan,
muncul persepsi monopoli,
dan pelaku usaha mencari jalur alternatif.

Karena itu, transparansi menjadi faktor kunci.

Piter Abdullah menegaskan pentingnya publikasi:

formula harga,
mekanisme audit,
aturan turunan,
dan governance yang terbuka.

Jika tidak, tujuan memperkuat devisa justru bisa terganggu oleh ketidakpercayaan pasar.

Apakah DSI Benar-Benar Bisa Memperkuat Rupiah?

Jawabannya: bisa, tetapi bukan solusi instan.

DSI berpotensi memperkuat rupiah jika:

transparansi ekspor meningkat,
devisa hasil ekspor lebih optimal masuk domestik,
kepercayaan investor terjaga,
dan mekanisme tetap berbasis pasar.

Namun jika implementasinya tidak jelas, efeknya bisa berlawanan.

Di titik ini, pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah agregator ekspor diperlukan, melainkan apakah Indonesia mampu membangun tata kelola ekspor SDA yang benar-benar kredibel.

Sebab pada akhirnya, kekuatan rupiah bukan hanya ditentukan berapa banyak sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, tetapi seberapa efektif negara mengelola nilai ekonomi dari sumber daya tersebut.

Pantau terus perkembangan kebijakan DSI dan dampaknya terhadap ekonomi nasional, karena arah tata kelola ekspor Indonesia beberapa tahun ke depan bisa ikut menentukan stabilitas rupiah, investasi, hingga daya tahan ekonomi domestik di tengah tekanan global.

FAQ

Apa itu Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)?

Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI adalah badan agregator ekspor komoditas SDA strategis yang dibentuk pemerintah untuk memperkuat tata kelola ekspor Indonesia. Fokus awalnya mencakup ekspor sawit, batu bara, dan ferroalloy. Tujuan utama DSI adalah meningkatkan transparansi pencatatan ekspor, memperbaiki validasi harga, serta mengoptimalkan devisa hasil ekspor agar lebih banyak masuk ke sistem keuangan domestik dan mendukung stabilitas rupiah.

Bagaimana DSI bisa membantu memperkuat rupiah?

DSI berpotensi memperkuat rupiah melalui optimalisasi devisa hasil ekspor SDA. Ketika lebih banyak dolar hasil ekspor direpatriasi ke Indonesia, pasokan valuta asing di dalam negeri menjadi lebih kuat. Kondisi ini dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengurangi tekanan terhadap kurs dolar, serta memperbesar ruang kebijakan ekonomi pemerintah dan Bank Indonesia dalam menghadapi gejolak global.

Apa yang dimaksud under invoicing ekspor SDA?

Under invoicing ekspor adalah praktik pelaporan nilai ekspor lebih rendah dibanding nilai sebenarnya. Dalam konteks ekspor sumber daya alam Indonesia, praktik ini dinilai menyebabkan potensi devisa negara tidak tercatat optimal. Dampaknya tidak hanya pada penerimaan negara, tetapi juga terhadap cadangan devisa dan kekuatan rupiah karena sebagian nilai transaksi ekspor tidak masuk penuh ke sistem ekonomi domestik.

Mengapa devisa hasil ekspor penting bagi ekonomi Indonesia?

Devisa hasil ekspor menjadi sumber utama pasokan dolar bagi Indonesia. Semakin besar devisa yang masuk ke dalam negeri, semakin kuat kemampuan negara menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan membiayai kebutuhan impor strategis. Dalam ekonomi modern, devisa juga penting untuk menjaga kepercayaan investor, stabilitas pasar keuangan, dan ketahanan ekonomi nasional saat terjadi tekanan global.

Apakah DSI mirip Saudi Aramco atau perusahaan negara lain?

DSI sering dibandingkan dengan model agregator ekspor global seperti Saudi Aramco, QatarEnergy, atau COFCO karena sama-sama berkaitan dengan pengelolaan komoditas strategis negara. Namun, DSI memiliki konteks berbeda karena Indonesia memiliki struktur ekspor yang lebih terfragmentasi dan melibatkan banyak pelaku usaha swasta sehingga tantangan tata kelolanya lebih kompleks.

Kenapa investor memperhatikan pembentukan DSI?

Investor memantau pembentukan DSI karena kebijakan ini berkaitan langsung dengan iklim usaha, transparansi ekspor, dan mekanisme pasar komoditas Indonesia. Jika tata kelola DSI dinilai kredibel dan berbasis pasar, kepercayaan investor bisa meningkat. Namun jika muncul persepsi kontrol harga sepihak atau nasionalisasi terselubung, pasar dapat merespons negatif dan memengaruhi stabilitas investasi maupun nilai tukar rupiah.

Apa risiko terbesar dalam implementasi DSI?

Risiko terbesar DSI adalah jika implementasinya tidak transparan atau terlalu birokratis. Tanpa mekanisme audit, formula harga, dan governance yang jelas, pelaku usaha dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem baru ini. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut justru bisa mengurangi efisiensi ekspor SDA Indonesia dan memicu kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.