Airlangga Ungkap Alasan Ekspor Listrik ke Singapura Diundur

AKURAT.CO Pemerintah memastikan rencana ekspor listrik bersih Indonesia ke Singapura belum dapat direalisasikan pada tahun ini. 

Kendala utama berasal dari kebutuhan pembangunan infrastruktur transmisi yang diperkirakan memerlukan waktu antara satu hingga satu setengah tahun sebelum siap beroperasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, implementasi ekspor listrik hijau masih menunggu kesiapan teknis di lapangan. Menurutnya, pembangunan jaringan transmisi menjadi prasyarat utama sebelum pasokan listrik dapat dikirim ke Singapura.

Baca Juga: RI-Singapura Matangkan Rencana Ekspor Listrik Bersih, Proyeksikan Kepulauan Riau Jadi Hub Industri

"Tidak bisa terlaksana tahun ini. Membangun fasilitas transmisi listrik setidaknya membutuhkan waktu satu sampai satu setengah tahun untuk diimplementasikan," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Airlangga menjelaskan pemerintah saat ini masih melakukan evaluasi teknis bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan kesiapan proyek. 

Evaluasi tersebut juga menjadi bagian dari tindak lanjut nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani Indonesia dan Singapura pada 2025.

"Saat ini kami masih mengevaluasi aspek teknisnya bersama Menteri ESDM. Harapannya pada pertemuan para pemimpin berikutnya implementasi dari MoU yang sudah ditandatangani tahun lalu bisa difinalisasi," ujarnya.

Penundaan ini menjadi perhatian karena proyek ekspor listrik bersih Indonesia ke Singapura merupakan salah satu kerja sama energi terbesar di kawasan Asia Tenggara. 

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menandatangani kesepakatan ekspor listrik hijau dengan kapasitas mencapai 3,4 gigawatt (GW) hingga tahun 2035.

Sebagai gambaran, kapasitas 3,4 GW setara dengan sekitar tiga kali kapasitas pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar berkapasitas 1.000 MW. Listrik tersebut direncanakan berasal dari pengembangan energi baru terbarukan, terutama pembangkit listrik tenaga surya yang akan dibangun di Kepulauan Riau.

Data Kementerian ESDM menunjukkan Indonesia memiliki potensi energi surya lebih dari 3.200 GW, namun pemanfaatannya masih relatif rendah dibandingkan kapasitas yang tersedia. 

Kerja sama dengan Singapura dipandang sebagai salah satu upaya mempercepat investasi energi terbarukan sekaligus membuka pasar ekspor baru bagi Indonesia.

Kesepakatan ekspor listrik bersih tersebut tidak tercapai secara instan. Pemerintah Indonesia sebelumnya menegaskan tidak ingin hanya berperan sebagai pemasok energi tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang lebih luas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia beberapa kali menyampaikan bahwa kerja sama harus memberikan nilai tambah bagi Indonesia, khususnya dalam bentuk investasi dan pengembangan industri domestik.

"Saya katakan bahwa hubungan kerja sama harus dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan. Kami mengirim listrik ke Singapura, dan dari hasil negosiasi, Singapura bersama Indonesia akan membangun kawasan industri bersama," kata Bahlil pada Juni 2025.

Hasil perundingan akhirnya menghasilkan kesepakatan pengembangan kawasan industri berkelanjutan di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Kawasan tersebut dirancang menjadi pusat industri hijau yang memanfaatkan pasokan energi bersih untuk mendukung aktivitas manufaktur berorientasi ekspor.

Meski jadwal ekspor mundur, pemerintah menilai pembangunan infrastruktur transmisi dan kawasan industri hijau justru menjadi fondasi penting sebelum proyek berjalan penuh.

Investasi yang masuk untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan, jaringan transmisi, serta kawasan industri diperkirakan dapat menciptakan lapangan kerja baru di Kepulauan Riau. 

Selain itu, proyek ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi hijau regional yang semakin berkembang seiring target dekarbonisasi negara-negara ASEAN.