Kementan Siapkan Rp5 Triliun Untuk Papua, Ingin Setarakan Harga Pangan dengan Jawa

AKURAT.CO Pemerintah menggelontorkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan sektor pertanian di Papua sepanjang 2025-2026.

Dana tersebut menjadi alokasi terbesar yang pernah diberikan pemerintah pusat untuk sektor pertanian di wilayah tersebut, sekaligus menjadi upaya mempercepat penyamaan harga pangan Papua dengan wilayah lain di Indonesia.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan, fokus pemerintah saat ini adalah menciptakan "pesta panen" di Tanah Papua melalui peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani.

Baca Juga: Kemahalan Salah, Kemurahan Salah, Kementan Cari Titik Tengah Harga Cabai

"Kita fokuskan pesta panen di Tanah Papua. Anggaran Rp5 triliun ini seluruhnya untuk rakyat. Cetak sawah, bantuan kopi, kakao, pala, kelapa, sagu, ubi dan komoditas lainnya semuanya untuk masyarakat di tanahnya sendiri," kata Amran dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).

Menurut Amran, besarnya dukungan anggaran tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Data Kementerian Pertanian menunjukkan total dukungan anggaran pertanian untuk Papua pada periode 2025-2026 mencapai sekitar Rp5 triliun. Nilai tersebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pembangunan pertanian Papua.

"Anggaran yang kita berikan untuk Papua mencapai sekitar Rp5 triliun. Ini merupakan anggaran sektor pertanian tertinggi sepanjang sejarah untuk Papua," ujar Amran.

Selain memperluas lahan pertanian, pemerintah juga mengarahkan dana tersebut untuk pembangunan perkebunan rakyat, penguatan sarana produksi, penyediaan alat mesin pertanian modern, hingga pengembangan komoditas unggulan daerah.

Salah satu target utama pemerintah adalah menurunkan disparitas harga pangan yang selama bertahun-tahun menjadi persoalan di Papua.

Amran mengungkapkan harga beras di sejumlah wilayah Papua sebelumnya dapat mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram, jauh di atas rata-rata harga nasional.

"Hasil pembangunan pertanian mulai dirasakan masyarakat. Harga beras yang sebelumnya bisa mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram kini semakin mendekati harga nasional," ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga eceran beras medium secara nasional saat ini berada di kisaran Rp13 ribu hingga Rp14 ribu per kilogram.

Tingginya biaya logistik dan keterbatasan produksi lokal selama ini menjadi penyebab utama mahalnya harga pangan di sejumlah wilayah Papua.

Karena itu, pemerintah menargetkan peningkatan produksi pangan lokal sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

"Kita ingin saudara-saudara kita di Papua menikmati harga pangan yang sama dengan masyarakat di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi," kata Amran.

Sebagai bagian dari program tersebut, Kementerian Pertanian tengah mengembangkan lahan sawah baru seluas sekitar 80 ribu hektare di Papua selama periode 2025-2026.

Sebanyak 30 ribu hektare merupakan pengembangan program tahun sebelumnya, sementara sekitar 50 ribu hektare merupakan tambahan pada tahun ini.

Menurut Amran, program tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Produktivitas lahan yang sebelumnya hanya sekitar 3 ton gabah per hektare kini meningkat menjadi 5 hingga 7 ton per hektare setelah mendapatkan intervensi teknologi dan sarana produksi.

"Kurang lebih 30 ribu hektare berasal dari program tahun lalu dan sekitar 50 ribu hektare tahun ini. Produktivitas yang sebelumnya sekitar 3 ton per hektare kini bisa meningkat menjadi 5 hingga 7 ton per hektare," ujarnya.

Pemerintah juga menyiapkan pendekatan pertanian modern berbasis mekanisasi untuk mengelola hamparan lahan berskala besar tersebut.

"Kalau hamparannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu hektare, tidak mungkin dikerjakan secara manual. Karena itu setiap program cetak sawah akan langsung diikuti dengan bantuan alat dan mesin pertanian modern," kata Amran.

Komitmen percepatan pembangunan pertanian Papua juga mengemuka dalam Rapat Konsolidasi Pembangunan Pertanian Wilayah Papua 2026 yang digelar Kementerian Pertanian pada Kamis (11/6/2026).

Pertemuan tersebut dihadiri gubernur, bupati, kepala dinas pertanian, penyuluh hingga petani dari berbagai wilayah Papua.

Dalam forum itu, pemerintah daerah mengusulkan berbagai kebutuhan mulai dari perluasan areal tanam, pembangunan irigasi, cetak sawah, traktor hingga bantuan sarana produksi.

Amran mengatakan sebagian besar usulan daerah telah mendapatkan persetujuan.

"Hampir 90 persen permintaan hari ini kami penuhi. Jika progresnya bagus, maka bisa mencapai 100 persen. Bahkan hari ini saya sudah meminta seluruh jajaran direktorat jenderal agar tambahan bantuan yang diajukan segera dilaksanakan secepat-cepatnya," ujarnya.

Papua selama ini dipandang memiliki cadangan lahan yang masih luas dibandingkan sejumlah wilayah sentra produksi pangan tradisional di Pulau Jawa yang menghadapi tekanan alih fungsi lahan.

Karena itu, pemerintah mulai menempatkan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan pangan nasional bersama Kalimantan dan Sumatera.