Akurat Logo

Kementerian ESDM Bantah Krisis Batu Bara Jadi Penyebab Pemadaman Listrik

Lukman Nur Hakim Akurat.co | 23 Juni 2026, 11:50 WIB
Kementerian ESDM Bantah Krisis Batu Bara Jadi Penyebab Pemadaman Listrik
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno (AKURAT.CO/Lukman Nur Hakim)

AKURAT.CO Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak ada persoalan kekurangan pasokan batu bara yang menjadi penyebab gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan pemerintah telah melakukan intervensi untuk memastikan kebutuhan batu bara domestik tetap terpenuhi, termasuk dengan menahan sejumlah pengiriman ke luar negeri.

“Kemarin kan kita tahan. Kita ada beberapa yang mau penjualan luar negeri sudah kita tahan, kita alihkan ke PLN,” kata Tri di Kementerian ESDM, Senin (22/6/2026) sore.

Baca Juga: Kementerian ESDM Pastikan Harga Batu Bara DMO Belum Naik, Tarif USD70 Masih Bertahan

Tri menambahkan, persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan rantai pasok dan tata kelola distribusi batu bara ke pembangkit listrik, bukan pada ketersediaan komoditasnya.

“Jadi sebetulnya supply chain saja yang mesti diperbaiki. Kalau isu batubara enggak ada,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membantah anggapan bahwa pemadaman listrik terjadi karena kurangnya pasokan bahan bakar di sejumlah pembangkit.

Bahlil menegaskan, secara umum kebutuhan batu bara untuk PLN telah diantisipasi melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.

"Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Dimananya ada kekurangan. Teknisnya, untuk sampai di power plan-nya itu bukan tugas Dirijen Menerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," kata Bahlil dikutip dari laman KESDM, Senin (22/6/2026).

Bahlil menegaskan, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan memastikan seluruh proses berjalan secara optimal.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, langkah mitigasi yang tepat menjadi kunci agar gangguan serupa tidak kembali dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Kementerian ESDM Siapkan Relaksasi Terukur Soal RKAB Batu Bara 600 Juta Ton, Ini Penjelasan Dirjen Minerba

"Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk didalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," ujarnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.