Airlangga: B50 Bikin RI Tak Lagi Impor Solar, Devisa Hemat Rp177 Triliun

AKURAT.CO Pemerintah mempercepat implementasi program biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi menghadapi meningkatnya ketidakpastian global yang berpotensi mengganggu pasokan energi dunia.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, kebijakan tersebut diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp177 triliun per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan percepatan penggunaan B50 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya tensi geopolitik dunia.

Baca Juga: Dukung B50, Pemerintah Kebut Pabrik Metanol di Jatim dan Kaltim

Menurut dia, konflik yang masih berlangsung di sejumlah kawasan, termasuk perang di Ukraina dan ketegangan di kawasan Selat Hormuz, menjadi pengingat pentingnya setiap negara memiliki sumber energi yang lebih mandiri.

"Di tengah ketidakpastian terutama selain terkait dengan konflik geopolitik yang belum selesai, baik di Ukraina maupun di Selat Hormuz, ditambah lagi ketidakpastian dengan teknologi disruption seperti artificial intelligence, Indonesia harus memperkuat fondasi ekonomi, terutama terkait dengan supply chain," kata Airlangga dalam acara KADIN Diplomatic Economic Breakfast di Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Airlangga menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan implementasi biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan energi nasional.

Menurutnya, penggunaan campuran 50% biodiesel pada bahan bakar solar akan membuat Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar sehingga mampu mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan sekaligus menghemat devisa negara.

"Kemarin Bapak Presiden meluncurkan yang namanya B50, dan B50 itu menunjukkan bahwa Indonesia bisa punya kekuatan sendiri karena dengan B50 solar itu kita tidak impor lagi dan kita menghemat devisa Rp177 triliun serta berkontribusi terhadap net zero emission sebesar 44 juta ton CO2 setara," ujarnya.

Selain manfaat ekonomi, Airlangga menyebut implementasi B50 juga memberikan kontribusi terhadap target penurunan emisi karbon nasional. Pemerintah memperkirakan program tersebut mampu menekan emisi hingga sekitar 44 juta ton karbon dioksida ekuivalen sehingga mendukung agenda transisi menuju net zero emission.

Ia juga menilai Indonesia mencatatkan sejarah baru dalam pengembangan energi terbarukan karena menjadi negara pertama yang menerapkan biodiesel dengan komposisi campuran hingga 50% .

"B50 menjadi yang pertama di dunia. Tidak ada negara lain yang menerapkan program B50 ini," katanya.

Bagi pemerintah, penguatan sektor energi kini menjadi salah satu fondasi utama menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ketika harga minyak dunia maupun jalur distribusi energi berpotensi terganggu akibat konflik geopolitik, pemanfaatan sumber energi domestik dinilai dapat mengurangi risiko terhadap perekonomian Indonesia.

Karena itu, strategi pemerintah tidak berhenti pada implementasi biodiesel. Airlangga mengatakan Presiden Prabowo juga mengarahkan percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt.

Program tersebut akan didukung oleh pengembangan industri hilir baterai nasional yang tidak hanya menyasar kebutuhan kendaraan listrik, tetapi juga sistem penyimpanan energi atau battery storage system untuk menopang pasokan listrik dari energi terbarukan.

Baca Juga: Kementerian ESDM: 57 Persen SPBU Pertamina Sudah Salurkan Biodiesel B50

"Bapak Presiden mendorong dimulainya program 100 gigawatt berbasis solar di mana untuk hilirisasi daripada ekosistem baterai elektrik sudah siap, bukan hanya untuk otomotif tetapi untuk battery storage system juga," tutur Airlangga.

Melalui kombinasi pengembangan biodiesel B50, energi surya, dan industri baterai, pemerintah berharap Indonesia memiliki sistem energi yang lebih tangguh terhadap gejolak global sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Strategi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik dan perubahan lanskap energi dunia.