Airlangga Sebut WICO Buka Akses Pemanfaataan AI bagi UMKM

AKURAT.CO Pemerintah memastikan keikutsertaan Indonesia sebagai salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WICO) tidak hanya ditujukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi teknologi global. 

Lebih jauh, pemerintah ingin kerja sama tersebut memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui perluasan akses terhadap teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu tujuan Indonesia bergabung dalam WICO adalah mempercepat transfer teknologi sekaligus membuka peluang agar pelaku usaha nasional tidak tertinggal dalam pemanfaatan AI.

Baca Juga: WICO Jadi Alat Demokratisasi AI bagi Negara Berkembang

"Dengan mengoptimalkan WICO, kita bisa memperluas transfer of technology dan juga membuka kesempatan agar UMKM kita memperoleh data dan kesempatan yang sama," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai menghadiri World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 di Shanghai secara daring, Jumat malam (17/7/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memandang AI sebagai isu teknologi tingkat tinggi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan daya saing sektor usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Selama ini, pemanfaatan AI identik dengan perusahaan teknologi besar yang memiliki modal dan infrastruktur digital memadai. Namun, pemerintah ingin manfaat teknologi tersebut dapat dirasakan lebih luas, termasuk oleh jutaan pelaku UMKM di Indonesia.

Airlangga menegaskan, pengembangan AI harus dilakukan secara inklusif sehingga tidak memperlebar kesenjangan digital antara pelaku usaha besar dan kecil.

"AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide. Karena itu Indonesia ingin memastikan pengembangan AI berlangsung secara aman, terpercaya, beretika, dan memberikan manfaat bersama," katanya.

Menurutnya, akses terhadap teknologi dan data akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas UMKM di tengah percepatan transformasi digital.

Sebagai salah satu dari 29 negara pendiri WICO, Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai negara dalam pengembangan AI.

Airlangga mengatakan, posisi tersebut diharapkan membuka jalan bagi kerja sama riset, pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga transfer teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku industri dalam negeri.

Selain menghadiri forum internasional, delegasi Indonesia juga melakukan pertemuan dengan sejumlah perusahaan teknologi asal China, seperti ByteDance, Huawei, Deep Robotics, Unitree Robotics, dan FiberHome.

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama di bidang teknologi digital, AI, serta pengembangan industri berbasis inovasi.

Pemerintah menilai AI berpotensi membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses bisnis, analisis data pelanggan, pemasaran digital yang lebih tepat sasaran, hingga pengelolaan rantai pasok.

Meski belum merinci bentuk program yang akan dijalankan, Airlangga menegaskan pemerintah ingin memastikan pelaku usaha nasional memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan perkembangan teknologi.

"Indonesia ingin AI memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Karena itu kita ingin membuka kesempatan yang sama, termasuk bagi UMKM," ujarnya.

Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat UMKM selama ini menjadi kontributor utama terhadap aktivitas ekonomi nasional sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar.

Airlangga mengatakan pengembangan AI menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat ekonomi digital Indonesia. Nilai ekonomi digital nasional diperkirakan mencapai sekitar USD130 miliar pada 2026 dan berpotensi meningkat menjadi USD366 miliar pada 2030.

Menurut Airlangga, pertumbuhan tersebut tidak hanya bergantung pada investasi perusahaan teknologi besar, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha domestik untuk mengadopsi teknologi digital dalam menjalankan bisnis.

Karena itu, pemerintah menilai pemerataan akses terhadap AI menjadi salah satu kunci agar manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara lebih luas.