Rieke Diah Pitaloka Serukan Pengawasan Publik di Sidang PK Nikita Mirzani: Kawal Tuntas!

Nuzulul Karamah | 24 Juni 2026, 13:13 WIB

Rieke Diah Pitaloka

AKURAT.CO Kasus hukum yang menjerat aktris kontroversial Nikita Mirzani memasuki babak baru. Hari ini, Rabu (24/6/2026), Nikita dijadwalkan menjalani sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) atas kasus pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Momen krusial ini rupanya memantik perhatian dari anggota DPR RI sekaligus rekan sesama artis, Rieke Diah Pitaloka.

Melalui akun media sosial pribadinya, bintang sinetron Bajaj Bajuri tersebut secara terbuka mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut memantau jalannya persidangan.

"MOHON PENGAWALAN INDONESIA!" seru Rieke dalam unggahan kolaborasi bersama Nikita Mirzani di Instagram, Rabu (24/6/2026).

Bukan tanpa alasan, Rieke menilai bahwa perhatian dan pengawasan dari publik merupakan kunci utama untuk menjaga integritas serta transparansi di dalam ruang sidang.

"Keadilan tidak boleh berjalan sendiri. Setiap proses hukum harus kita kawal bersama agar tetap transparan, objektif, dan berpihak pada kebenaran," tulis Rieke dalam keterangan unggahannya.

Tak main-main, politisi perempuan ini juga menegaskan agar publik tidak mengendurkan pengawasan mereka hingga mengetuknya palu hakim di akhir persidangan nanti.

"Kawal sampai tuntas. Kawal sampai putusan," tegasnya.

Langkah PK ini diambil oleh pihak Nikita Mirzani sebagai upaya hukum terakhir setelah permohonan kasasinya resmi ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Kasus yang menyeret Nikita ini diketahui berakar dari perseteruannya dengan dokter kecantikan, Reza Gladys.

Perseteruan bermula saat produk skincare milik Dokter Reza Gladys mendapat ulasan negatif di aplikasi TikTok. Nikita Mirzani ikut memberikan kritik tajam terhadap produk tersebut.

Terjadi komunikasi antara pihak Reza Gladys dengan asisten Nikita, Mail, yang berujung pada dugaan pemerasan uang "tutup mulut" senilai Rp4 miliar.

Merasa ditekan, Dokter Reza Gladys melaporkan Nikita dan Mail ke Polda Metro Jaya.

Pada Maret 2025, Nikita Mirzani dan Mail resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung menjalani masa penahanan.

Proses persidangan yang panjang sempat diwarnai naik-turun putusan, mulai dari tingkat pertama hingga kasasi di MA:

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU): 11 tahun penjara.

Vonis PN Jakarta Selatan: 4 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Hakim menyatakan Nikita terbukti melakukan pemerasan, namun dakwaan TPPU dinyatakan tidak terbukti.

Vonis Banding PT DKI Jakarta: Hukuman diperberat menjadi 6 tahun penjara setelah majelis hakim menyatakan Nikita terbukti sah melakukan pemerasan sekaligus TPPU.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung: Pada Maret 2026, MA menolak permohonan kasasi Nikita Mirzani, sehingga vonis 6 tahun penjara resmi berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Kini, nasib hukum Nikita Mirzani berada di tangan majelis hakim yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali (PK) ini.