Akurat
Pemprov Sumsel

HIPPI Serukan Keseimbangan Pariwisata: Jangan Hanya Kejar Wisatawan, Industri Harus Dilindungi

Saeful Anwar | 19 April 2026, 10:12 WIB
HIPPI Serukan Keseimbangan Pariwisata: Jangan Hanya Kejar Wisatawan, Industri Harus Dilindungi
Ketua Umum HIPPI, Erik Hidayat.

AKURAT.CO Pariwisata Indonesia secara kasat mata terlihat tumbuh positif. Proyeksi optimisme dan peningkatan jumlah wisatawan kerap disampaikan dalam berbagai forum resmi.

Namun, di balik angka-angka tersebut, terdapat realitas berbeda yang dirasakan pelaku usaha di lapangan.

Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha, khususnya di sektor rekreasi, justru menghadapi tekanan yang semakin besar.

Saat ini, industri rekreasi mengalami penurunan kunjungan ke destinasi komersial, di tengah biaya operasional yang terus meningkat.

Kondisi tersebut membuat banyak pengusaha bertahan dengan margin keuntungan yang semakin tipis.

HIPPI menyoroti perubahan perilaku wisatawan. Meski jumlah kunjungan meningkat, pola pengeluaran justru cenderung menurun. Wisatawan kini lebih memilih aktivitas berbiaya rendah, bahkan gratis.

Bagi wisatawan, pola ini merupakan bentuk adaptasi. Namun bagi pelaku usaha, kondisi tersebut meningkatkan risiko usaha.

“Pengunjung ada, tetapi pengeluaran tidak. Ini jelas dirasakan pelaku usaha, meski tidak selalu tercermin dalam data makro,” ujar perwakilan HIPPI.

Baca Juga: Ronaldo Nazario: Stadionnya Indah dan Atmosfernya Menyenangkan, Semoga Bisa Kembali ke Sini

Pariwisata Bukan Sekadar Angka

HIPPI menilai keberhasilan pariwisata tidak bisa hanya diukur dari jumlah kunjungan. Yang lebih penting adalah siapa yang benar-benar merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut.

Di lapangan, pelaku usaha kecil dan menengah justru menghadapi tekanan paling besar.

Biaya usaha meningkat, persaingan semakin ketat, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, pelaku usaha besar relatif lebih mampu bertahan.

Ketua Umum HIPPI, Erik Hidayat, menilai kebijakan pariwisata saat ini masih terlalu berfokus pada target angka, seperti jumlah kunjungan dan capaian promosi.

“Kami tidak mengatakan pertumbuhan tidak penting. Tetapi pertumbuhan tanpa keseimbangan justru akan memberi tekanan pada pelaku usaha di lapisan bawah,” ujarnya.

HIPPI menegaskan bahwa pariwisata merupakan sebuah ekosistem yang melibatkan banyak sektor, terutama ekonomi lokal. Industri rekreasi menjadi salah satu tulang punggung yang menopang aktivitas tersebut.

Di sekitar destinasi rekreasi, bergantung berbagai sektor seperti UMKM makanan, pedagang kecil, pekerja harian, hingga transportasi lokal.

Ketika sektor rekreasi melemah, dampaknya meluas ke berbagai lini. Namun hingga saat ini, HIPPI menilai belum banyak kebijakan yang secara khusus menyasar sektor ini, baik dalam bentuk insentif maupun stimulus.

Dorong Peralihan Fokus

HIPPI menilai Indonesia telah memiliki daya tarik pariwisata yang kuat. Karena itu, fokus kebijakan seharusnya tidak hanya pada promosi, tetapi juga perlindungan dan penguatan industri.

Baca Juga: Clash of Legends: Irfan Bachdim Dapat Hadiah Istimewa, Tukar Jersey dengan Rivaldo

Beberapa langkah yang dinilai penting antara lain:

  • Memberikan dukungan lebih besar bagi pengusaha lokal

  • Mendorong kebijakan yang selaras dengan daya beli masyarakat

  • Mengembangkan model pariwisata berbasis kualitas belanja, bukan sekadar jumlah kunjungan

  • Mewujudkan distribusi manfaat pariwisata yang lebih merata

Pariwisata selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional, terutama bagi pelaku usaha kecil di daerah.

HIPPI berharap pemerintah tidak hanya melihat pertumbuhan dari sisi angka, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata di lapangan.

“Jika pelaku usaha kuat, pariwisata akan ikut kuat. Namun jika pelaku usaha melemah, pertumbuhan yang terlihat hari ini bisa menjadi rapuh,” tutup Erik.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.