Kaleidoskop UMKM 2024: Penghapusan Kredit Macet UMKM dan Keberpihakan Pemerintah

AKURAT.CO Pada 5 November 2024, Presiden Prabowo meneken PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

Kebijakan ini menjadi salah satu kebijakan yang mencuri perhatian pada tahun 2024 terkait UMKM. Dimana program ini dirancang untuk meringankan beban pelaku UMKM yang terdampak pandemi maupun tekanan ekonomi lainnya. Namun, benarkah kebijakan ini akan memberikan solusi nyata? Atau hanya menjadi angin segar sesaat bagi sektor yang sedang berjuang.

Sederhananya, pemutihan kredit macet adalah kebijakan pemerintah yang memberikan penghapusan (penghapusbukuan dan penghapustagihan) atau restrukturisasi utang bagi pelaku usaha yang tidak mampu melunasi pinjaman. Program ini umumnya ditujukan untuk membantu mereka yang terdampak bencana ekonomi, seperti pandemi Covid-19 atau krisis global lainnya.

Baca Juga: Berlaku Mulai Januari 2025, Menteri Maman Wanti-wanti Soal Moral Hazard Pemutihan Kredit UMKM

Secara spesifik, pasal 7 beleid tersebut menyebutkan bahwa kerugian yang dialami oleh bank (BUMN) akibat penghapusbukuan dan penghapustagihan merupakan kerugian bank yang bersangkutan (ayat 1), bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang terbukti dilakukan berdasarkan itikad baik (ayat 2), direksi atas penghapusbukuan dan penghapustagihan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi (ayat 3).

Hal ini menegaskan keberpihakan pemerintah ke UMKM sebagia tulang punggung perekonomian nasional. UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih kesulitan bangkit akibat tekanan ekonomi, menjadikan kebijakan ini sangat relevan.

Layak Diberikan?

Faktanya pandemi COVID-19 menjadi pukulan berat bagi sektor UMKM. Banyak usaha yang terpaksa tutup, sementara yang bertahan pun acap kali kesulitan membayar utang. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tingkat kredit macet di sektor UMKM meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pemutihan kredit macet tersebut diharapkan dapat memberikan nafas segar bagi para pelaku UMKM untuk bangkit kembali. Dengan penghapusan atau restrukturisasi utang, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa dibebani oleh tekanan keuangan yang berlebihan.

Kementerian UKM dibawah kepemimpinan Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengajak bank-bank Himbara serta lembaga keuangan untuk melaksanakan program tersebut. Dimana Menteri Maman menjelaskan bahwa penghapusan Piutang tersebut akan dilakukan dalam dua tahap yakni pada Januari dan Maret 2025.

“Total estimasi jumlah pengusaha maupun penggiat UMKM yang akan mendapatkan fasilitas ini kurang lebih, berdasarkan data yang sudah kami review bersama Bank Himbara, ada sekitar 1,09 juta,” ucap Maman saat jumpa pers usai rapat koordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN.

Namun, kata Maman, jumlah tersebut masih fluktuatif alias berpotensi naik atau turun. Sebab, ada sebagian UMKM yang sulit dilacak. Selain itu, ada perubahan pada KTP pemiliknya. Oleh karena itu, Maman menyatakan Himpunan Bank Negara (Himbara) akan melakukan penelusuran.

Dirinya pun mengatakan keputusan tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo. Setelah tahap pertama rampung, penghapusan utang UMKM di bank dilanjutkan Maret 2024. "Nanti kita akan juga laporkan ke pak presiden terkait ini. Lalu stage kedua after Maret," jelasnya.

Maman menyebut implementasi program ini harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh koordinasi. Ia berjanji akan segera mengumumkan progresnya lagi pada Januari 2025. Penghapusan utang UMKM merupakan salah satu isu yang dibahas Maman dan Erick beberapa hari ini. Maman menyatakan apresiasinya kepada Kementerian BUMN dan Bank Himbara atas upaya percepatan realisasi program ini.

Tantangan

Meski memiliki banyak manfaat, kebijakan ini juga tidak lepas dari kritik. Beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, termasuk:

1. Moral Hazard

Ada kekhawatiran bahwa pemutihan kredit macet dapat menciptakan moral hazard, di mana pelaku usaha tidak merasa terdorong untuk bertanggung jawab terhadap utang mereka di masa depan.

Hal tersebut pun diaminkan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman sendiri, dimana dirinya menyampaikan bahwa kebijakan hapus utang pelaku UMKM di bank BUMN ini tidak menimbulkan moral hazard ke depannya. Hal ini menjadi fokus dari Kementerian UMKM bersama dengan Kementerian BUMN.

"Di dalam kebijakan penghapusan piutang ini ada satu isu besar yang harus kita jaga yaitu moral hazard. Kami dari Kementerian UMKM berkepentingan agar ini jangan sampai mempengaruhi secara psikologis teman-teman penggiat UMKM lainnya. Seakan-akan bahwa program penghapusan piutang ini berlaku untuk semuanya menyebabkan keterlambatan aktivitas pembayaran mereka di bank. Itu dulu itu juga yang mau kita jaga nih," ujarnya.

2. Beban pada Lembaga Keuangan

Tidak sedikit para ekonom menilai perlu adanya aturan turunan yang jelas agar kebijakan penghapusan utang ini dapat berjalan dengan baik, sebab jika tidak ada aturan turunan atau mekanisme-mekanisme yang jelas bisa jadi hal tersebut tidak hanya akan berdampak kepada pelaku umkm melainkan akan berdampak pula pada pendapatan lembaga keuangan, sebab hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas sistem perbankan.

Langkah ke Depan

Untuk memastikan keberhasilan kebijakan ini, pemerintah perlu mengambil langkah strategis. Pertama, peningkatan transparansi. Dimana proses seleksi dan pelaksanaan pemutihan harus dilakukan secara transparan untuk menghindari kecurangan atau ketidakadilan. Kemudian penyediaan insentif tambahan selain pemutihan utang, pemerintah dapat memberikan insentif tambahan, seperti subsidi bunga atau akses pembiayaan baru dengan syarat yang lebih ringan.

Kedua dan tidak kalah penting adalah edukasi dan pendampingan perlu diperkuat untuk memastikan bahwa pelaku UMKM tidak kembali terjebak dalam utang di masa depan.

Secara keseluruhan, pemutihan kredit macet UMKM adalah langkah yang berani dan diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Namun, kebijakan ini harus diimplementasikan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru.

Dengan pengelolaan yang tepat, pemutihan ini dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan UMKM dan perekonomian nasional secara keseluruhan