KUR 2025 Tembus Rp300 Triliun, Pemerintah Juga Sediakan Pendampingan ke UMKM
Demi Ermansyah | 24 Februari 2025, 22:21 WIB

AKURAT.CO Pemerintah tak hanya fokus menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun pada 2025, tapi juga memastikan bahwa pelaku UMKM mendapatkan pendampingan yang lebih intensif agar usaha mereka bisa berkembang.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan bahwa penyaluran KUR ke depan harus lebih berkualitas. Artinya, bukan sekadar memberikan modal, tetapi juga membantu UMKM agar bisa naik kelas.
“Kami ingin ada peningkatan kualitas dalam pendistribusian KUR. Kalau sebelumnya sudah baik, kita buat lebih baik. Kalau masih kurang, kita perbaiki,” kata Maman usai Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 di Bandung, Senin (22/2/2025).
Baca Juga: Simulasi Angsuran KUR BRI 2025
Menurut Maman, banyak UMKM yang kesulitan berkembang bukan karena kekurangan modal, tetapi kurangnya bimbingan dalam mengelola usaha.
Untuk itu, program KUR 2025 akan lebih menitikberatkan pada pendampingan usaha, mulai dari perencanaan bisnis, strategi pemasaran, hingga pengelolaan keuangan.
“Kalau hanya dikasih modal tanpa pendampingan, banyak yang akhirnya jalan di tempat atau bahkan gagal. Makanya, kami dorong skema pendampingan ini supaya UMKM lebih siap dan kompetitif,” jelasnya.
Pendampingan ini akan melibatkan lembaga keuangan, akademisi, serta pelaku usaha yang sudah sukses.
Tujuannya agar UMKM bisa belajar langsung dari pengalaman nyata dan mendapatkan wawasan yang lebih luas dalam mengembangkan bisnis mereka.
Di samping memastikan KUR tersalurkan dengan baik, pemerintah juga menargetkan tambahan 2,4 juta nasabah baru serta mendorong 1,7 juta usaha mikro naik kelas ke skala yang lebih besar.
“Kalau sebelumnya mereka masih masuk kategori ultra mikro, harapan kami mereka bisa tumbuh. Jangan selamanya di level mikro, tapi bisa naik jadi kecil, menengah, bahkan besar,” ujar Maman.
Untuk mendukung hal ini, pemantauan KUR akan dilakukan lebih ketat dengan membagi wilayah menjadi beberapa regional, termasuk Jawa I, Jawa II, Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur.
Dengan begitu, setiap daerah bisa mendapatkan pengawasan dan evaluasi yang lebih efektif.
“Kami ingin sistem ini lebih rapi dan terpantau, makanya kita buat monitoring hingga tingkat regional, bukan hanya di pusat,” tegasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 2Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 3Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 6Dua Jenderal TNI AD Dinilai Memenuhi Syarat Jadi Calon Panglima TNI, Siapa Saja?
- 7Tudingan Ijazah Palsu Dirinya dan Gibran Terus Bergulir, Jokowi: Berpotensi Pengalihan Isu
- 8Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK







