Bukan Cuma Modal, Ini Strategi Pemerintah Besarkan UMKM

AKURAT.CO Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memperluas akses pembiayaan sekaligus memperkuat digitalisasi usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusulkan agar total pembiayaan UMKM ditingkatkan menjadi Rp2.000 triliun, dari posisi saat ini yang disebut telah mencapai sekitar Rp1.500 triliun.

Dorongan tersebut tidak hanya diarahkan untuk menambah jumlah pembiayaan yang masuk ke sektor UMKM. Pemerintah juga ingin memastikan pelaku usaha yang selama ini belum memperoleh akses pembiayaan dalam skala memadai dapat menggunakan aktivitas usahanya sebagai dasar untuk mendapatkan kredit.

Baca Juga: Menko Airlangga Dorong Kredit UMKM Jadi Rp2.000 Triliun

Airlangga mengatakan peningkatan pembiayaan diperlukan untuk mengisi kesenjangan akses modal bagi UMKM yang memiliki potensi berkembang tetapi belum sepenuhnya terhubung dengan lembaga keuangan.

“Mengusulkan agar target total pembiayaan UMKM ditingkatkan menjadi Rp2.000 triliun, dari posisi saat ini yang sudah mencapai sekitar Rp1.500 triliun,” kata Airlangga dalam kegiatan UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Menurutnya, perluasan pembiayaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas UMKM. Pelaku usaha tidak cukup hanya mendapatkan tambahan modal, tetapi juga perlu memiliki kemampuan mempertahankan pasar dan memperluas skala bisnis.

Airlangga kemudian merujuk pengalaman UMKM di India yang dinilai berhasil membangun kemampuan tersebut. Menurutnya, UMKM di India tidak hanya didorong untuk meningkatkan produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan pasar.

“India itu salah satu negara yang berhasil mendorong UMKM, tidak hanya mereka berproduksi, tetapi bagaimana mereka bisa menjaga pasar,” ujar Airlangga.

Usulan peningkatan pembiayaan menjadi Rp2.000 triliun menunjukkan pemerintah ingin memperbesar peran akses modal dalam mendorong UMKM naik kelas.

Selama ini, kebutuhan pembiayaan menjadi salah satu persoalan penting bagi pelaku usaha yang ingin memperbesar kapasitas produksi. Ketika akses pembiayaan terbatas, kemampuan UMKM untuk menambah produksi, memperluas pasar, maupun meningkatkan produktivitas juga ikut terbatas.

Karena itu, peningkatan target pembiayaan tidak hanya berkaitan dengan besaran kredit yang disalurkan. Pemerintah juga perlu memperluas jangkauan kepada pelaku UMKM yang belum memiliki akses pembiayaan formal secara memadai.

Baca Juga: Komisi XI: Sistem Keuangan Harus Makin ‘UMKMable’, Bukan Cuma Bankable

Airlangga menilai masih terdapat ruang untuk memperluas pembiayaan tersebut. Kesenjangan inilah yang ingin diisi melalui peningkatan target pembiayaan UMKM.

Selain pembiayaan, pemerintah menempatkan digitalisasi sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kemampuan UMKM mengakses layanan keuangan.

Airlangga menyebut jumlah pengguna Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS telah mencapai 66 juta dengan 44 juta gerai merchant.

Menurut dia, aktivitas transaksi melalui sistem digital tidak hanya memberikan kemudahan pembayaran bagi pelaku usaha. Data transaksi juga dapat membentuk rekam jejak bisnis yang kemudian digunakan sebagai salah satu basis penilaian kredit.

Dengan demikian, digitalisasi berpotensi membantu pelaku UMKM yang sebelumnya belum memiliki rekam jejak keuangan memadai untuk masuk ke dalam sistem pembiayaan formal.

Airlangga menyebut transaksi digital dapat menjadi dasar credit scoring sehingga pelaku usaha yang sebelumnya tergolong unbankable memiliki peluang untuk menjadi bankable.

Konsep tersebut membuat digitalisasi memiliki fungsi yang lebih luas bagi UMKM. Penggunaan pembayaran digital bukan hanya berkaitan dengan metode transaksi, tetapi juga dapat mendukung pembentukan profil usaha yang dibutuhkan lembaga keuangan dalam menilai kelayakan pembiayaan.

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), oleh pelaku UMKM.

Airlangga mengatakan teknologi dapat digunakan untuk membantu meningkatkan produktivitas sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan pelaku usaha.

Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah agar digitalisasi tidak berhenti pada penggunaan sistem pembayaran. Pemanfaatan teknologi juga diarahkan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis UMKM.

Bagi pelaku usaha, peningkatan produktivitas menjadi penting ketika tambahan pembiayaan mulai masuk. Modal yang lebih besar perlu diikuti dengan kemampuan menghasilkan produk atau layanan secara lebih efisien agar ekspansi usaha dapat berjalan berkelanjutan.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian pemerintah. Airlangga mendorong UMKM memanfaatkan Program Magang Nasional untuk membantu pengembangan usaha.

Menurutnya, program tersebut dapat dimanfaatkan oleh UMKM yang memenuhi kriteria untuk menerima peserta magang selama enam bulan dengan pembiayaan gaji yang ditanggung pemerintah.

“Sekarang pemerintah mendorong magang bersama. Ini juga mungkin UMKM bisa memanfaatkan magang, tentu dipilih UMKM yang mana. Dari situ, kita bisa dorong pekerja yang selama enam bulan nanti digaji oleh pemerintah,” tuturnya.

Program tersebut diharapkan dapat membantu UMKM memperkuat kapasitas tenaga kerja tanpa seluruh beban biaya tenaga kerja harus ditanggung pelaku usaha pada periode awal.

Bagi pemerintah, langkah ini melengkapi strategi penguatan UMKM yang tidak hanya berfokus pada akses modal. Pembiayaan, digitalisasi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas usaha.

Di sisi lain, Airlangga menilai pengalaman India dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam mengembangkan UMKM.

Menurutnya, keberhasilan UMKM India tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan meningkatkan produksi. Kemampuan mempertahankan pasar menjadi faktor penting agar pelaku usaha dapat tumbuh berdampingan dengan perusahaan berskala besar.

“India itu salah satu negara yang berhasil mendorong UMKM, tidak hanya mereka berproduksi, tetapi bagaimana mereka bisa menjaga pasar,” kata Airlangga.

Pemerintah ingin agar penguatan UMKM di Indonesia tidak berhenti pada penambahan jumlah pelaku usaha atau peningkatan produksi. Kemampuan mempertahankan pasar, memperluas usaha, memperoleh pembiayaan, dan meningkatkan produktivitas menjadi bagian dari agenda agar UMKM dapat berkembang dalam jangka panjang.

Dengan target pembiayaan yang diusulkan naik dari sekitar Rp1.500 triliun menjadi Rp2.000 triliun, tantangan berikutnya adalah memastikan tambahan pembiayaan tersebut benar-benar menjangkau UMKM yang membutuhkan dan memiliki kapasitas untuk berkembang.

Digitalisasi juga menjadi bagian penting dari proses tersebut. Rekam jejak transaksi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia diharapkan dapat memperkuat posisi UMKM agar lebih mudah terhubung dengan pembiayaan formal dan mampu memperluas pasar.