Dedi Mulyadi Sindir Pengkritik Wacana Barak Militer: Hanya Pandai Berkomentar, Tak Peduli Anak Tawuran dan Jalanan

AKURAT.CO Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi sorotan publik setelah mewacanakan kebijakan tegas untuk menanggulangi maraknya perilaku menyimpang di kalangan pelajar.

Dalam rencana kontroversialnya, Dedi akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer sebagai bentuk pembinaan karakter.

Langkah ini, menurut Dedi, merupakan respons atas keresahan orang tua terhadap perilaku remaja yang semakin meresahkan, mulai dari tawuran, mabuk-mabukan, kecanduan gim daring, hingga membangkang terhadap orang tua dan guru.

“Yang suka tawuran, mabuk, main Mobile Legend sampai tengah malam, membantah orang tua, bikin onar di sekolah—anak-anak seperti ini harus kita bina secara serius,” ujar Dedi usai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan sejumlah gubernur di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (29/4/2025).

Ia juga menambahkan, pelajar yang sering membolos dan tidak memiliki motivasi belajar turut menjadi target dalam program pembinaan ini.

“Bolos terus. Dari rumah katanya ke sekolah, tapi nggak pernah sampai. Kita semua dulu pasti pernah lihat kasus seperti ini,” ungkapnya.

Program barak militer ini rencananya akan dimulai pada 2 Mei 2025, dengan menggandeng TNI dan Polri sebagai pelaksana di lapangan.

Selama enam bulan, siswa akan tinggal di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. Fokus utama program ini adalah pembinaan disiplin dan karakter.

“Tidak harus langsung di seluruh Jawa Barat. Kita mulai dari wilayah yang siap dan rawan terlebih dahulu,” jelas Dedi.

Ia menyebut sudah ada sekitar 30 hingga 40 barak yang disiapkan untuk program tersebut.

Peserta program akan ditentukan melalui kesepakatan antara sekolah dan orang tua. Mereka yang terindikasi melakukan pelanggaran berat atau terlibat pergaulan bebas akan diprioritaskan.

Terkait koordinasi dengan pemerintah pusat, Dedi menegaskan bahwa langkah ini telah mendapat perhatian dari Kementerian Pendidikan. Namun, yang lebih penting menurutnya adalah besarnya dukungan dari masyarakat.

“Kalau dicek di media sosial, siapa yang paling mendukung kebijakan ini? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elite,” tegasnya.

Ia juga menyindir para pengkritik kebijakan ini yang menurutnya hanya bisa berbicara tanpa memberi solusi nyata.

“Elite-elite ini ngurusin enggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Tidur di kolong jembatan? Enggak. Mereka cuma komentar saja,” pungkas Dedi.

Meski menuai dukungan dari sebagian besar masyarakat, terutama orang tua, rencana ini juga mendapat kritik dari kalangan pemerhati pendidikan dan pegiat hak anak yang mempertanyakan efektivitas serta pendekatan militeristik terhadap remaja.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri menyatakan masih membuka ruang untuk evaluasi dan penyesuaian dalam pelaksanaan program ini sesuai dengan masukan masyarakat dan hasil pemantauan di lapangan.