Hanya 12 Persen Warga Jakarta Pakai Angkutan Umum, Pemprov Harus Segera Ambil Langkah Tegas

AKURAT.CO Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Provinsi Jakarta, menyoroti rendahnya penggunaan transportasi publik di Jakarta. Tercatat, penggunaan angkutan umum di 2024 baru mencapai 12,28 persen, jauh tertinggal dibandingkan kendaraan pribadi yang mencapai hingga 77,81 persen.

Angka tersebut membuktikan, mayoritas warga Jakarta masih memilih kendaraan pribadi, yang berkontribusi besar pada kemacetan dan polusi udara.

"Angka ini menunjukkan bahwa transportasi publik belum jadi pilihan utama masyarakat," ujar Anggota Fraksi Demokrat, Andika Wisnuadji Putra Soebroto, saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta terkait Rancangan Peraturan Daerah RPJMD 2025-2029, Senin (26/5/2025).

Baca Juga: ASN di Jakarta Makin Patuh Naik Angkutan Umum

Andika juga mengkritisi target pemerintah, yang hanya menargetkan peningkatan Public Transport Mode Share (PTMS) dari 22,19 persen di 2025, menjadi 27,06 persen pada 2030, atau rata-rata naik 0,97 persen per tahun.

"Target ini terlalu rendah bila dibandingkan kota dunia seperti Bogota dan Seoul yang bisa menaikkan PTMS hingga 2 persen per tahun dengan kebijakan agresif," katanya.

Fraksi Demokrat-Perindo mendesak pemerintah provinsi untuk menerapkan kebijakan tegas, seperti Electronic Road Pricing (ERP), pajak parkir progresif, pembatasan usia kendaraan, dan perluasan sistem ganjil genap.

"Tanpa disinsentif kuat terhadap kendaraan pribadi, target itu sulit tercapai," tegasnya.

Baca Juga: KPK Temukan Pembangunan SD di Jakarta Molor, Pramono Langsung Turun Tangan

Tak hanya itu, fraksi ini juga menyoroti tertundanya pembangunan MRT fase 3 dan lambatnya koordinasi transportasi dengan wilayah penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor.

Sebagai solusi, mereka merekomendasikan penambahan halte tipe A sebagai simpul utama TransJakarta, pengembangan sistem informasi perjalanan terintegrasi di seluruh halte, serta memberikan kewenangan bagi TransJakarta mengoperasikan transportasi laut.

"Konektivitas dengan Kepulauan Seribu melalui feri cepat ramah lingkungan bisa mengurangi kemacetan darat sekaligus menggerakkan ekonomi pesisir dan pariwisata," pungkasnya.