Pemerintah Diminta Tindak Perusahaan Tambang dan Sawit Pemicu Banjir Sumatera

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal Jaringan Nasional (Jarnas) Prabowo–Gibran, Azwar Muhammad, meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi besar-besaran terhadap perusahaan tambang, perkebunan sawit, serta pihak yang diduga terlibat praktik illegal logging yang dinilai berkontribusi pada banjir besar di Sumatera pada akhir November lalu.

Azwar menilai, bencana yang menelan ratusan korban itu tidak murni disebabkan faktor cuaca ekstrem.

Ia menegaskan, kerusakan ekologis di hulu sungai akibat ekspansi industri ekstraktif telah berlangsung bertahun-tahun tanpa pengawasan yang memadai.

“Banjir kemarin tidak bisa hanya disebut bencana alam. Ada campur tangan manusia dan lemahnya pengawasan. Pemerintah harus berani mengevaluasi, bahkan mencabut izin perusahaan yang terbukti merusak lingkungan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Desakan ini sejalan dengan temuan WALHI yang mencatat hilangnya lebih dari 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 2016–2025 akibat perluasan tambang, sawit, dan proyek energi.

Baca Juga: Bos Bulog Pastikan Bantuan Pangan ke Sumatera Tak Ganggu Stok Nataru 2025

Hilangnya tutupan hutan membuat daerah hulu kehilangan kemampuan menyerap air, sehingga banjir cepat meluas ketika hujan deras.

Center of Economic and Law Studies (Celios) juga memperkirakan kerugian ekonomi akibat banjir Sumatera mencapai Rp68,67 triliun, termasuk kerusakan rumah, fasilitas umum, hingga terganggunya kegiatan ekonomi masyarakat.

Azwar meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap semua perusahaan tambang, sawit, dan pemegang izin PBPH di wilayah rentan ekologis, serta menegakkan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku illegal logging atau perusahaan yang beroperasi di luar izin.

Ia turut mendorong moratorium izin baru di kawasan hulu dan menuntut transparansi data perizinan agar publik bisa ikut mengawasi.

“Kita tidak anti-investasi. Tapi investasi tidak boleh mengorbankan keselamatan rakyat. Jika aktivitas industri membuat warga kebanjiran setiap tahun, negara wajib turun tangan,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah kementerian menyatakan akan memperkuat pengawasan dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab banjir di Sumatera.

Baca Juga: Kebakaran Besar di Cempaka Putih Hanguskan Gedung Terra Drone, 17 Orang Dilaporkan Tewas