Banjir Jakarta Harus Ditangani dari Akar, PSI Tunggu Terobosan Pramono Anung

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diminta melakukan terobosan nyata, untuk mengatasi persoalan banjir yang terus berulang. Mengingat, banjir Jakarta harus ditangani dari akar permasalahannya.
"Masyarakat mengharapkan terobosan dalam penanggulangan banjir. Isu ini tidak bisa diatasi secara ketengan, tapi harus fokus menyisir akar-akar permasalahannya," kata Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, Sabtu (24/1/2026).
Justin mengungkapkan, banjir di Jakarta setidaknya disebabkan oleh tiga faktor utama. Faktor pertama adalah banjir lokal akibat curah hujan yang tinggi, yang tidak lagi mampu ditampung sistem drainase kota.
Baca Juga: Banjir Terus Berulang, Pemprov Jakarta Harus Segera Benahi Daerah Aliran Sungai
"Kita menghadapi curah hujan yang tinggi. Sementara debit air yang besar sudah tidak bisa ditampung lagi oleh saluran-saluran air kita karena tata kota yang semrawut," ujarnya.
Dia menilai, hilangnya ruang hijau dan terhambatnya pengembangan jaringan saluran mikro memperparah kondisi tersebut. Belum lagi, banyak bangunan seperti ruko, rumah, dan gedung yang menutup saluran air serta mencaplok fungsi resapan.
"Pemprov DKI harus tegas dalam menerapkan 30 persen area resapan hijau pada setiap pembangunan, termasuk rumah tinggal," ucapnya.
Selain itu, dia menyoroti maraknya eksploitasi air tanah dalam oleh gedung dan perkantoran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah dan menambah titik rawan banjir.
"Mudah saja sebenarnya mengidentifikasi pelanggar-pelanggar seperti itu. Tinggal dicek apakah tagihan PAM bulanan mereka wajar atau tidak dengan kegiatan usahanya," jelasnya.
Penyebab kedua banjir Jakarta adalah banjir kiriman dari daerah hulu. Curah hujan tinggi di wilayah seperti Bogor kerap membuat sungai-sungai utama meluap. "Dari luar wilayah Jakarta kita juga menerima air kiriman. Hujan besar di daerah-daerah hulu membuat kali-kali seperti Ciliwung dan Sunter meluap," katanya.
Baca Juga: PIK2 Hadirkan Dapur Umum, Jaga Asa Warga Tangerang di Tengah Banjir
Permukiman di sekitar sungai tetap berpotensi terdampak banjir meski tanpa hujan di Jakarta, dan risikonya semakin besar saat hujan lokal terjadi. Penyebab ketiga adalah banjir rob di wilayah pesisir akibat kenaikan permukaan laut yang diperparah oleh penurunan muka tanah.
"Kenaikan permukaan laut serta penurunan permukaan tanah membuat air masuk ke daratan dan mengancam penduduk di wilayah-wilayah pesisir," ungkapnya.
Justin mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno beserta jajaran Pemprov Jakarta, untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya secara serius dan berjangka panjang guna menuntaskan persoalan banjir.
"Bila memang mau mengatasi banjir, maka program dan anggaran harus diprioritaskan untuk penanggulangan banjir. Barulah di akhir jabatannya dapat tercapai kemajuan yang signifikan," katanya.
Justin juga menilai, program penanggulangan banjir yang berjalan saat ini masih jauh dari cukup. "Penanganan saat terjadi banjir sekarang ini sesungguhnya hanyalah bagian kecil dari seluruh rangkaian upaya yang seharusnya dikonsentrasikan oleh gubernur untuk menanggulangi banjir," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








