DPRD Jakarta Sentil Kasus Aduan Warga Dibalas Foto AI, Tuntut Pelayanan Harus Responsif

AKURAT.CO Wakil Ketua DPRD Jakarta, Wibi Andrino, mengatakan kasus aduan warga melalui aplikasi JAKI yang dibalas dengan foto berbasis kecerdasan buatan (AI), menjadi alarm keras bagi kualitas pelayanan publik di Jakarta.

Menurutnya, tingginya jumlah laporan masyarakat seharusnya tidak dipandang sebagai beban, melainkan indikator meningkatnya partisipasi publik dalam mengawasi pembangunan. Dia menekankan bahwa respons pemerintah tidak boleh berhenti pada formalitas administratif.

"Yang perlu diperkuat adalah kecepatan dan kualitas tindak lanjut di lapangan, bukan sekadar respons administratif," kata Wibi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga: Foto AI Penanganan Parkir Liar Viral, Lurah Kalisari Minta Maaf

Dia menegaskan, masyarakat kini semakin kritis dan aktif menyampaikan keluhan. Seharusnya, sistem pengaduan seperti JAKI dituntut mampu menjawab dengan tindakan nyata, bukan sekadar memberikan balasan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Kasus di Kalisari harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi jajaran Pemprov Jakarta. Dia mengingatkan agar pelayanan publik tidak bersifat reaktif, yakni baru bergerak setelah kasus menjadi viral di media sosi

"Jangan sampai pelayanan baru bergerak saat viral. Sistem harus responsif dari bawah, tanpa menunggu sorotan," ujarnya.

Wibi juga menekankan pentingnya integritas dalam setiap respons yang diberikan kepada masyarakat. Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika pemerintah hadir dengan solusi konkret, bukan sekadar citra.

Baca Juga: Cara Mengosongkan Penyimpanan iPhone Tanpa Hapus Foto, Ini Trik yang Jarang Dipakai

Kasus ini kembali membuka perdebatan soal efektivitas kanal pengaduan digital milik pemerintah. Di satu sisi, platform seperti JAKI memudahkan warga menyampaikan keluhan. Namun di sisi lain, kualitas tindak lanjut menjadi kunci utama agar kehadiran teknologi benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Sebelumnya, Pemprov Jakarta mencatat 62.571 pengaduan warga sepanjang Januari-Maret. Pengaduan ini masuk melalui berbagai kanal, salah satunya aplikasi JAKI.

"Rata-rata, sebanyak 20.857 pengaduan diterima setiap bulan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh OPD/BUMD dan diverifikasi oleh Biro Pemerintahan," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Jakarta, Budi Awaluddin.