Berkeadilan, Madrasah Swasta Juga Harus Masuk Program Sekolah Gratis di Jakarta

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi Jakarta didorong agar memasukkan madrasah swasta dalam program sekolah gratis, guna memastikan asas keadilan dalam kebijakan pendidikan daerah.

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi langkah Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang menggulirkan program sekolah swasta gratis.

Namun, ia menilai kebijakan tersebut belum sepenuhnya inklusif karena tidak mencakup madrasah, yang selama ini juga menjadi bagian penting dari layanan pendidikan masyarakat.

Hidayat menyatakan dukungannya terhadap usulan Ketua Komisi E DPRD Jakarta, Muhammad Subki, yang sebelumnya mendorong agar madrasah diikutsertakan dalam program tersebut.

"Anggaran hibah untuk program sekolah gratis yang disampaikan gubernur sudah relatif besar, mencapai Rp253,6 miliar. Anggaran satu program ini bahkan lebih besar dari anggaran di satu kementerian mitra kami di Komisi VIII DPR RI, yakni Kemen PPPA yang hanya mendapat Rp214,11 miliar," jelasnya, melalui keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

Baca Juga: Momentum Hardiknas 2026, Kemenkes Dorong Integrasi Layanan Psikososial di Sekolah

"Jadi, ini bukan soal belum cukupnya anggaran tetapi soal konsistensi kebijakan. Semoga dengan koordinasi positif antara DPRD dan gubernur Jakarta, maka madrasah swasta segera diikutsertakan dalam program sekolah swasta gratis itu," tambah Hidayat.

Menurutnya, dari sisi regulasi tidak ada hambatan untuk memasukkan madrasah dalam skema bantuan pendidikan daerah.

Hidayat merujuk Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 yang membuka ruang pemberian hibah kepada satuan pendidikan keagamaan, termasuk madrasah.

Selain itu, Perda Provinsi Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 juga secara eksplisit mengatur bahwa pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, termasuk madrasah.

Namun, ia menyoroti adanya inkonsistensi dalam Pergub Jakarta Nomor 34 Tahun 2025 yang justru tidak memasukkan madrasah dalam ketentuannya.

Baca Juga: Hardiknas 2026, Sekolah Rakyat Jadi Solusi Atasi Anak Putus Sekolah dan Kesenjangan Pendidikan

"Ini yang menjadi persoalan. Di tingkat perda masih diakui dan diakomodasi, bahkan di regulasi nasional (permendagri) juga dimungkinkan. Tapi ketika masuk pergub, madrasah justru hilang. Ini tentu perlu diperbaiki demi keadilan sebagaimana diperintahkan konstitusi," ujar Hidayat.

Padahal, madrasah juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, sebagaimana diatur Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter generasi bangsa.

Menurutnya, tidak tepat jika madrasah diperlakukan berbeda dalam kebijakan pendidikan. Terlebih dalam program yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

"Madrasah itu bagian dari tradisi warga Jakarta sekaligus bagian dari sistem pendidikan nasional. Santri/siswanya warga Jakarta juga, orang tuanya juga pembayar pajak di Jakarta. Maka sudah semestinya mereka diberlakukan secara adil bersama sekolah lainnya agar mendapatkan hak yang sama dalam program pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jakarta," jelas Hidayat.

Hidayat pun berharap gubernur Jakarta segera mengevaluasi kebijakan tersebut dengan merevisi pergub, agar program sekolah gratis benar-benar inklusif.

Baca Juga: Target Besar Presiden Prabowo di Sektor Pendidikan, 288 Ribu Sekolah Tuntas Direvitalisasi pada 2028

"Jika ini dilakukan, maka saya yakin DPRD Jakarta maupun masyarakat Jakarta secara umum akan mendukung langkah positif, berkeadilan dan penuh manfaat tersebut," pungkas legislator PKS Dapil Jakarta II itu.