Kemendagri: Otsus Papua Harus Fokus Tingkatkan Kesejahteraan OAP

AKURAT.CO Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, meminta pemerintah daerah di Tanah Papua memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, forum tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan dalam mengawal implementasi Otsus Papua.

“Forum koordinasi strategis ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, serta membahas isu-isu strategis dan aktual terkait implementasi otonomi khusus Papua,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Hoiruddin menegaskan, Otsus Papua merupakan instrumen strategis untuk memberikan afirmasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua.

Baca Juga: DPR Minta Masyarakat Tak Takut Berikan Data ke BPS demi Kebijakan Tepat Sasaran

Namun, ia mengakui pembangunan di Papua masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis, keterisolasian wilayah, hingga keterbatasan akses pelayanan dasar.

“Masih terdapat persoalan kemiskinan, pemerataan, dan keterbatasan akses pelayanan dasar yang menjadi pekerjaan rumah dan perhatian kita bersama,” katanya.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah lebih cermat menentukan prioritas pembangunan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, setiap program dan penganggaran harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat agar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan OAP.

Selain itu, Hoiruddin juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan Otsus Papua.

Ia menilai pengelolaan dana Otsus harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Pengelolaan sumber daya, termasuk dana Otonomi Khusus harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia pun mengajak seluruh unsur pemerintah daerah di Tanah Papua untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi demi mendukung keberhasilan implementasi Otsus Papua dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.