Pembatasan Sampah ke TPST Bantargebang Perlu Langkah Terukur dan Realistis

AKURAT.CO Wakil Ketua DPRD Jakarta, Wibi Andrino, menyoroti ancaman krisis kapasitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang hingga penumpukan sampah di sejumlah wilayah Jakarta.

Terkait dengan rencana pembatasan ritase sampah ke Bantargebang mulai 1 Agustus 2026, dia menegaskan kebijakan tersebut harus disiapkan secara realistis dan berbasis kemampuan riil pengelolaan sampah Jakarta.

"Rencana pembatasan ritase ke Bantargebang mulai 1 Agustus, diperlukan langkah yang terukur, realistis, dan tidak sekadar normatif. Dinas LH DKI diminta jujur dan transparan mengenai kemampuan riil pengelolaan sampah Jakarta," kata Wibi saat dikonfirmasi, Jumat (22/5/2026).

Baca Juga: Pengolahan Sampah Organik dari Rumah Harus Dioptimalkan Jelang Pembatasan di TPST Bantargebang

Sampah Jakarta saat ini mencapai sekitar 9.058 ton per hari, dengan komposisi hampir 50 persen sampah organik, 40 persen anorganik, dan sekitar 10 persen residu. Keadaan ini pun berimbas langsung pada kondisi Bantargebang yang dinilai semakin mengkhawatirkan.

"Kondisi Bantargebang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sejumlah zona landfill telah mencapai ketinggian kritis dan beberapa kali mengalami longsor pada 2025 hingga 2026," ucapnya.

Selain ancaman longsor, persoalan lindi, gas landfill, hingga potensi pergerakan tanah akibat tingginya timbunan sampah turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Dampak pembatasan ritase dan gangguan operasional Bantargebang juga disebut telah memicu penumpukan sampah di berbagai tempat penampungan sementara (TPS) di Jakarta.

"Bahkan di beberapa titik seperti Kepanduan Taman Kota dan Waduk Cincin tercatat terjadi penumpukan ritase cukup tinggi," kata Wibi.

Dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, dia menyatakan KLH juga menyoroti belum optimalnya operasional fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan Bantargebang. Persoalan utama dinilai berada pada kapasitas operasional dan minimnya offtaker.

Baca Juga: Rano Karno Tinjau Pengolahan Sampah Modern di Denmark, Belajar Sistem Waste-to-Energy

"Saat ini gudang RDF di Bantargebang, Rorotan dan SSTBS sudah penuh. Pengurangan penyerapan RDF oleh Indocement akibat overhaul pabrik menyebabkan pengiriman sampah ke RDF Rorotan turun drastis dan RDF Bantargebang bahkan sempat tidak menerima pengiriman sampah sejak awal Mei 2026," tuturnya.

Menyikapi kondisi yang terjadi saat ini, Wibi berharap Pemprov Jakarta mempercepat pengurangan sampah dari sumber, karena kapasitas fasilitas pengolahan sampah yang ada saat ini masih jauh di bawah jumlah timbulan sampah harian Jakarta.

"Total kapasitas fasilitas pengolahan eksisting tercatat sekitar 688 ton per hari, terdiri dari TPS 3R, RDF, SSTBS hingga PLTSA," jelasnya.

====

Selain itu, implementasi Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 mengenai pemilahan sampah dari sumber menjadi perhatian utama pemerintah pusat. "Targetnya adalah tidak ada lagi sampah tercampur yang masuk ke TPS, melalui pemilahan organik, anorganik, B3 dan residu sejak tingkat rumah tangga," ujarnya.

Wibi mengatakan, program rumah memilah dan fasilitas pengolahan organik sebenarnya sudah mulai berjalan di sejumlah wilayah Jakarta. Namun pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan sosialisasi dan dukungan lintas organisasi perangkat daerah.

"Masih membutuhkan penguatan sosialisasi, konsistensi pelaksanaan, serta dukungan lintas OPD agar bisa berdampak signifikan terhadap pengurangan beban Bantargebang," katanya.

Sebagai tindak lanjut, KLH bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta, Komisi D DPRD Jakarta, dan Panitia Khusus Pengelolaan Sampah DPRD Jakarta akan menggelar rapat teknis, untuk menyusun roadmap penyelesaian persoalan sampah Jakarta hingga proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) ditargetkan rampung pada 2029.