Relokasi Sekretariat RW untuk Akses Dapur MBG Ditolak, Wali Kota Jakpus: Sudah Ada Kesepakatan

AKURAT.CO Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, menyebut relokasi Sekretariat RW 01 Kelurahan Cikini, Menteng, yang terdampak pembangunan akses dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG), telah melalui pembahasan dan kesepakatan dengan warga.

Dia membantah anggapan bahwa pemerintah melakukan penggusuran secara sepihak terhadap fasilitas lingkungan tersebut.

Menurut Arifin, berdasarkan laporan yang diterima dari pihak kelurahan dan kecamatan, pemindahan Gedung sekretariat RW sudah dibicarakan sejak awal. Bersamaan dengan penyediaan lokasi pengganti yang akan dibangun pemerintah.

"Saya belum mengecek langsung ke lokasi. Laporan dari lurah dan camat, untuk Sekretariat RW 01 itu pada awalnya memang sudah ada pembicaraan, bahkan ada kesepakatan untuk merelokasi. Jadi, bukan digusur begitu saja," kata Arifin, di Balai Kota Jakarta, pada Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan, Pemerintah Kota Jakarta Pusat telah menyiapkan lokasi pengganti yang berada tidak jauh dari area pembangunan dapur MBG.

Baca Juga: Warga Cikini Tolak Penggusuran Kantor Sekretariat RW untuk Akses Dapur MBG

Bangunan baru tersebut dirancang untuk tetap menampung berbagai aktivitas pelayanan warga yang selama ini berlangsung di sekretariat RW. Termasuk kegiatan posyandu.

"Disiapkan lokasi pengganti dan dibangunkan tempatnya. Informasinya saat ini juga sedang disiapkan bangunan penggantinya," ujarnya.

Meski demikian, Arifin mengaku akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya, setelah muncul penolakan dari sebagian warga yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Langkah itu dilakukan untuk mengetahui akar persoalan dan memastikan proses relokasi berjalan sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

"Tapi sekarang muncul beberapa yang seolah-olah menyampaikan ada penolakan-penolakan. Untuk itu, nanti saya coba turun cek langsung," katanya.

Baca Juga: Munas dan Konbes NU Dukung Program MBG, Tapi dengan Catatan Ini

Polemik relokasi sekretariat RW mencuat setelah sejumlah warga RW 01 Cikini menolak pemindahan bangunan yang akan digunakan sebagai akses keluar masuk kendaraan operasional dapur MBG.

Menurut warga, Gedung sekretariat RW memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar pusat administrasi lingkungan karena menjadi lokasi berbagai layanan sosial dan kesehatan.

Salah seorang warga RT 14 RW 01 Cikini, Nuri (33), mengaku khawatir relokasi tersebut akan mengganggu pelayanan posyandu yang selama ini dimanfaatkan untuk memantau kesehatan balita dan anak-anak.

"Agak seram kalau di belakang, kasihan anak-anak kecil karena kan itu posyandu. Katanya MBG ini bubar mau dibangun lagi di depan tapi kan lama," ujarnya.

Nuri mengatakan, ketidakjelasan proses relokasi berdampak pada sejumlah kegiatan posyandu yang terpaksa ditunda.

Baca Juga: Siswa SD di Batam Suarakan Dukungan MBG, Komisi X DPR: Ada Kekhawatiran Jika Program Dihentikan

Kondisi itu merugikan warga yang membutuhkan layanan kesehatan dasar bagi anak-anak mereka.

"Jadi kasihan juga, pelayanannya tertunda gara-gara masalah itu," katanya.

Nuri menegaskan bahwa keberadaan posyandu di sekretariat RW sangat penting bagi masyarakat karena menjadi sarana pemantauan tumbuh kembang anak melalui penimbangan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

"Kalau posyandunya berjalan, perkembangan anak bisa dilihat dari penimbangan rutin, berat badan anak naik atau tidak. Makanya butuh posyandu," tandasnya.

Senada, warga lainnya Bernama Lia (40) menilai pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial dari rencana pembangunan akses dapur MBG.

Baca Juga: Kejagung Tolak Permohonan Justice Collaborator Sony Sonjaya dalam Kasus Korupsi MBG

Menurutnya, keberadaan kantor RW selama ini telah menjadi fasilitas bersama yang dimanfaatkan warga untuk berbagai kebutuhan pelayanan lingkungan.

Lia berharap pemerintah mencari solusi yang tidak mengorbankan fungsi pelayanan masyarakat. Dia menegaskan pembangunan program pemerintah seharusnya tetap memperhatikan kebutuhan warga yang telah bergantung pada fasilitas publik yang ada.

"Kalau memang ada pembangunan, seharusnya disiapkan dulu tempat pengganti yang layak supaya pelayanan warga tidak terganggu. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan karena fasilitas yang selama ini digunakan tiba-tiba hilang," jelasnya.