AS Hentikan Pengiriman Senjata ke Israel untuk Cegah Pejabat Invasi Rafah

AKURAT.CO Pemerintahan Presiden AS, Joe Biden dilaporkan menghentikan pengiriman senjata ke Israel pekan lalu sebagai perlawanan terhadap tindakan nyata Israel untuk menyerang kota Rafah di Gaza Selatan.
Presiden Joe Biden telah berusaha untuk mencegah serangan skala penuh yang dilakukan Israel terhadap Rafah.
Seorang pejabat senior AS yang melaporkan hal tersebut mengatakan ketika para pemimpin Israel terlihat 'mendekati' Rafah pihaknya meninjau ulang usulan transfer senjata.
Baca Juga: Cegah Rasisme, Fans Inggris Diminta untuk Gunakan 'Akal Sehat' dalam Berperilaku di Euro 2024 Jerman
"Ketika tampaknya para pemimpin Israel mendekati keputusan mengenai serangan Rafah, kami mulai dengan hati-hati usulan transfer senjata tertentu ke Israel yang mungkin digunakan di Rafah mulai bulan April," ungkapnya dalam sebuah pernyataan, dikutip Rabu (8/5/2024).
"Sebagai hasil dari peninjauan tersebut, kami telah menghentikan satu pengiriman senjata pada minggu lalu. Itu terdiri dari 1.800 bom seberat 2.000 pon dan 1.700 bom seberat 500 pon," lanjutnya.
Pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu mengatakan secara khusus AS fokus pada penggunaan akhir bom seberat 2.000 pon dan dampaknya di lingkungan perkotaan yang padat seperti Gaza.
Baca Juga: Ketahui Macam-macam Tawaf Saat Haji, Apa Saja?
AS, katanya, belum membuat keputusan akhir tentang bagaimana melanjutnya pengiriman tersebut.
Dikutip dari Reuters, empat sumber mengatakan pengiriman tersebut yang telah tertunda selama setidaknya dua minggu, melibatkan Join Direct Attack Munitions buatan Boeing yang mengubah bom bodoh menjadi bom berpemandu presisi, serta bom berdiameter kecil.
Penundaan ini terjadi pada saat AS secara terbuka menekan Israel untuk menunda rencana serangannya di Rafah sampai Israel mengambil langkah-langkah untuk mencegah jatuhnya korban sipil.
Baca Juga: Trofi Bola Emas Maradona di Piala Dunia 1986 yang Legendaris Dilelang Bulan Depan, Segini Harganya
Gedung Putih dan Pentagon menolak untuk berkomentar mengenai hal tersebut.
Tanpa membahas apakah ada penundaan dalam pengiriman senjata, sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menegaskan kembali bahwa komitmen pihaknya terhadap keamanan Israel sangat kuat.
Namun, ketika ditanya tentang laporan penyitaan senjata dia mengatakan ada dua hal yang kemungkinan benar adanya.
Baca Juga: Bukan Oposisi, Ganjar Adalah Bagian Civil Society yang Anggap Pemerintah Salah Jalan
"Ada dua hal yang mungkin benar, dalam artian melakukan pembicaraan tersebut, pembicaraan yang sulit dan langsung dengan rekan-rekan kami di Israel dalam memastikan kehidupan warga negara dilindungi dan mendapatkan komitmen itu," ungkapnya.
Pentagon mengatakan pada hari Senin bahwa belum ada keputusan kebijakan untuk menahan senjata dari Israel, sekutu terdekat Amerika di Timur Tengah.
Tetapi penundaan tersebut tampaknya merupakan yang pertama sejak pemerintahan Biden menawarkan dukungan penuhnya kepada Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.
Baca Juga: Profil Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang Masuk ke Daftar Buronan Rusia
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026







