Dokumenter BBC tentang Gaza Dianggap Langgar Aturan karena Naratornya Anak Pejabat Hamas

AKURAT.CO Regulator media Inggris, Ofcom, menyatakan bahwa British Broadcasting Corporation (BBC) melakukan pelanggaran serius terhadap aturan penyiaran setelah diketahui bahwa putra seorang pejabat tinggi Hamas menjadi narator dalam film dokumenter bertema Gaza.

Dalam laporan yang dirilis Jumat (17/10), Ofcom menyebutkan temuan investigasinya terhadap film dokumenter berjudul “Gaza: How To Survive A Warzone”. Lembaga independen yang diawasi oleh Parlemen Inggris itu menilai, BBC gagal mengungkapkan fakta penting bahwa naratornya, Abdullah (13 tahun), merupakan anak dari seorang pejabat senior Hamas. Ofcom menyebut kelalaian itu sebagai tindakan yang “sangat menyesatkan” dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program faktual BBC.

“Kepercayaan merupakan inti dari hubungan antara penyiar dan audiensnya, terutama bagi penyiar layanan publik seperti BBC,” kata Ofcom dalam laporannya. Karena pelanggaran tersebut dianggap serius, BBC diwajibkan menayangkan pernyataan resmi temuan Ofcom di kanal BBC2 pada pukul 21.00, dengan tanggal siaran yang akan ditentukan kemudian.

BBC telah menerima keputusan tersebut dan menyatakan siap menindaklanjuti. Dalam pernyataannya, juru bicara BBC menyebut hasil Ofcom sejalan dengan temuan internal lembaga penyiaran itu sendiri. “Kami telah meminta maaf atas hal ini, dan kami menerima sepenuhnya keputusan Ofcom. Kami akan mematuhi sanksi tersebut segera setelah tanggal dan kata-kata ditetapkan,” ujarnya.

Film dokumenter “Gaza: How To Survive A Warzone” pertama kali tayang pada Februari lalu. Film itu menceritakan kehidupan empat anak muda berusia 10 hingga 24 tahun yang hidup di Gaza selama perang antara Israel dan Hamas. Namun tak lama setelah tayang, film ini menuai kontroversi setelah jurnalis investigasi David Collier mengungkap bahwa Abdullah—narator utama dalam film—adalah putra Wakil Menteri Pertanian Hamas.

Kontroversi ini memaksa BBC menarik film tersebut dari platform streaming mereka dan mengeluarkan permintaan maaf resmi. “Kami menjanjikan standar transparansi tertinggi kepada penonton kami. Karena itu, setelah mengetahui adanya hubungan keluarga antara narator dan pejabat Hamas, kami menambahkan keterangan tambahan sebelum film ditayangkan ulang,” tulis pernyataan BBC saat itu.

Pada Juli 2025, BBC menyimpulkan hasil penyelidikan internalnya yang menemukan bahwa mereka tidak mengetahui garis keturunan Abdullah sebelum film ditayangkan. Namun, tiga anggota perusahaan produksi yang menggarap film tersebut, Hoyo Films, ternyata mengetahui bahwa ayah dari anak laki-laki itu adalah seorang pejabat Hamas.

Meski BBC menegaskan bahwa hubungan keluarga tersebut tidak memengaruhi isi atau pesan film, Ofcom menilai penyertaan Abdullah sebagai narator tetap tidak pantas dan melanggar prinsip akurasi serta independensi editorial.

BBC dikritik karena tidak cukup proaktif dalam melakukan uji tuntas dan pengawasan editorial sebelum menayangkan film tersebut. Ofcom menyoroti kurangnya pengawasan terhadap pertanyaan-pertanyaan penting yang seharusnya diklarifikasi lebih dulu.

Menanggapi hasil penyelidikan itu, CEO BBC News Deborah Turness mengakui adanya kesalahan dan berjanji memperbaiki proses produksi dokumenter di masa mendatang. “Kami mengakui kesalahan yang telah kami buat, mencari tahu apa yang salah, menindaklanjuti temuan tersebut, dan kami telah meminta maaf,” ujarnya dalam wawancara di Radio 4 BBC.

Sebagai langkah perbaikan, BBC akan mengeluarkan panduan baru tentang penggunaan narator dalam dokumenter bertema sensitif, membentuk posisi kepemimpinan baru khusus dokumenter, dan menerapkan proses peninjauan kepatuhan editorial yang lebih ketat. Langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa tidak ada lagi program berdurasi panjang bertema kontroversial yang tayang tanpa pengawasan dan verifikasi menyeluruh.