Memahami Perang Sudan: Perebutan Kekuasaan, Tragedi Kemanusiaan, dan Bayang Genosida di Darfur

AKURAT.CO Sudan kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah laporan terbaru menyebutkan bahwa kota El-Fasher di Darfur Barat telah jatuh ke tangan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).

Dalam waktu singkat, lebih dari 2.000 warga sipil dilaporkan tewas dieksekusi. Video yang tersebar memperlihatkan tindakan brutal RSF—termasuk penembakan terhadap warga sipil yang tak berdaya.

Laporan dari Humanitarian Research Lab Universitas Yale memperkuat bukti adanya pembersihan etnis yang sistematis terhadap komunitas Fur, Zaghawa, dan Berti. RSF diduga melakukan operasi dari rumah ke rumah: mengusir, mengeksekusi, dan berusaha menghapus jejak keberadaan kelompok etnis tersebut. PBB kini memperingatkan adanya “risiko genosida yang sedang berlangsung,” menghidupkan kembali luka lama tragedi Darfur awal 2000-an.

Perang ini telah berlangsung sejak 2023 dan berkembang menjadi salah satu konflik paling mematikan di Afrika modern. Ratusan ribu orang tewas dan jutaan lainnya mengungsi dari rumah mereka. Untuk memahami kompleksitas tragedi ini, perlu dilihat lebih dalam bagaimana konflik bermula, siapa aktor-aktor yang terlibat, dan mengapa tuduhan genosida kembali mencuat.

Akar Konflik dan Kronologi Kekerasan

Pertempuran besar di Sudan dimulai pada 15 April 2023, dipicu persaingan antara dua tokoh militer paling kuat di negeri itu: Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan (Sudanese Armed Forces atau SAF), dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemedti, komandan pasukan paramiliter RSF.

Keduanya sebelumnya adalah sekutu yang menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada 2019 dan membentuk pemerintahan transisi sipil-militer. Namun hubungan mereka retak setelah kudeta Oktober 2021, ketika Burhan dan Hemedti berebut kendali atas kekuasaan politik dan ekonomi pasca-rezim Bashir.

Baca Juga: Serangan Drone dan Artileri RSF di El-Fasher, Sudan, Tewaskan 60 Pengungsi

Titik krusial konflik muncul saat rencana integrasi RSF ke dalam SAF mulai dibahas. Siapa yang akan memimpin pasukan gabungan menjadi persoalan sensitif. Kedua jenderal sama-sama enggan kehilangan kekuasaan dan sumber daya besar yang mereka kontrol. Ketegangan itu akhirnya meledak menjadi perang terbuka.

RSF bergerak cepat, merebut sebagian wilayah ibu kota Khartoum, termasuk istana presiden dan bandara. Dalam hitungan minggu, konflik meluas ke Darfur dan Kordofan. Warga sipil terjebak di antara dua kekuatan bersenjata, menjadi korban penembakan, kelaparan, dan pengungsian massal.

Pada Desember 2023, RSF merebut Wad Madani—ibu kota provinsi Gezira—namun pasukan pemerintah merebutnya kembali pada Februari 2024. Setahun berikutnya, konflik semakin brutal dengan penggunaan drone dan senjata berat. SAF sempat memenangkan kembali Khartoum pada Maret 2025, tetapi RSF membalas lewat serangan udara ke Port Sudan.

Oktober 2025 menjadi titik paling gelap. RSF merebut El-Fasher, kota terakhir yang masih dikendalikan SAF di Darfur. Penaklukan itu disertai pembantaian besar-besaran terhadap warga etnis Fur, Zaghawa, dan Berti. Banyak lembaga internasional mengategorikan peristiwa ini sebagai crime against humanity dengan indikasi kuat ke arah genosida.

Peta Kekuasaan yang Terbelah

Kini, Sudan praktis terpecah dua.

1. Rapid Support Forces (RSF) menguasai hampir seluruh Darfur dan sebagian besar wilayah Kordofan. Pada Juni 2025, mereka memperluas kontrol hingga ke perbatasan Libya dan Mesir. Setelah merebut El-Fasher, RSF mendirikan pemerintahan tandingan yang mengancam keutuhan Sudan, berpotensi mengulang pemisahan seperti yang terjadi dengan Sudan Selatan pada 2011.

2. Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) masih menguasai wilayah utara dan timur, termasuk Port Sudan, yang menjadi markas pemerintahan sah secara internasional. Dukungan dari Mesir memperkuat posisi mereka, terutama dalam pengelolaan wilayah strategis di sekitar Laut Merah dan Sungai Nil.

Namun, kekuatan SAF terus terancam oleh serangan RSF, termasuk penggunaan drone dan sabotase terhadap jalur logistik.

Campur Tangan Asing dan Jejaring Kepentingan

Perang ini tidak hanya merupakan urusan domestik Sudan, tetapi juga menjadi ajang perebutan pengaruh regional.

Uni Emirat Arab dituduh mendukung RSF melalui pendanaan, suplai senjata, dan perdagangan emas ilegal—tuduhan yang dibantah keras oleh UEA. Kasus ini bahkan sempat dibawa ke Mahkamah Internasional, meski ditolak karena persoalan yurisdiksi.

Khalifa Haftar, tokoh militer kuat dari Libya timur, juga disebut sebagai pemasok senjata dan pejuang bayaran bagi RSF. Sementara itu, Mesir justru berpihak pada SAF demi menjaga stabilitas politik dan keamanan di sepanjang Sungai Nil.

Baca Juga: Prabowo Siap Kirim 20 Ribu Pasukan Perdamaian ke Gaza, Ukraina, Sudan dan Libya

Tuduhan Genosida dan Krisis Kemanusiaan

Laporan terbaru dari Human Rights Watch dan UNICEF menggambarkan situasi yang sangat mengerikan. Lebih dari 150.000 orang tewas dan sekitar 12 juta orang terpaksa mengungsi, menjadikan perang Sudan sebagai salah satu bencana kemanusiaan terbesar di dunia saat ini.

Tindakan kekerasan yang dilakukan RSF dan sekutunya di Darfur meliputi pemerkosaan anak-anak, pembunuhan etnis, serta penghancuran sistematis komunitas non-Arab seperti Masalit.

Pada Januari 2025, pemerintah Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa tindakan RSF memenuhi unsur genosida. Pernyataan itu mencakup pembunuhan bayi laki-laki, pemerkosaan massal terhadap perempuan non-Arab, serta blokade terhadap jalur bantuan kemanusiaan.

Sudan di Persimpangan

Kini, Sudan berada dalam situasi kritis tanpa pemerintahan yang efektif. Proses perdamaian terhenti, dan masyarakat sipil menjadi korban dari ambisi kekuasaan dua jenderal besar.

Dunia internasional menghadapi dilema besar: bagaimana menghentikan kekerasan tanpa memperdalam keterlibatan militer asing di Afrika Timur. Sementara itu, di Darfur, darah terus tumpah—dan sejarah seolah berulang dalam siklus kekerasan yang tak berujung.