Trump Bujuk Indonesia dan Arab Saudi Bergabung dengan Abraham Accords, Respons Prabowo dan RI Tegas Soal Palestina

AKURAT.CO Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tengah mengupayakan langkah diplomatik besar untuk memperluas Abraham Accords — perjanjian yang membuka hubungan resmi antara Israel dan negara-negara Muslim. Dua negara yang kini sedang dibujuk untuk bergabung adalah Indonesia dan Arab Saudi.

Keyakinan Trump dan timnya muncul setelah tercapainya gencatan senjata permanen antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza pada Oktober lalu. Washington menilai momentum ini bisa menjadi jalan masuk bagi negara-negara besar di dunia Islam untuk “menormalkan” hubungan diplomatik dengan Israel.

Trump, dalam konferensi pers di sela-sela KTT ASEAN di Kuala Lumpur, bahkan menyampaikan ucapan terima kasih secara terbuka kepada sejumlah negara Asia Tenggara yang dianggap membantu proses perdamaian di Gaza.

“Saya ingin berterima kasih kepada Malaysia dan Brunei, serta sahabat saya, Presiden Prabowo dari Indonesia, atas dukungan luar biasa mereka terhadap upaya menciptakan babak baru bagi Timur Tengah. Ini benar-benar awal yang baru,” ujar Trump sebagaimana dikutip Associated Press.

Baca Juga: Dalam Forum Bisnis di Miami, Trump: Jadikan Amerika Terjangkau Lagi!

Mantan presiden AS itu percaya bahwa dengan melibatkan negara-negara strategis seperti Indonesia dan Arab Saudi, stabilitas politik di Timur Tengah bisa dijaga sekaligus memperluas pengaruh AS di kawasan Muslim.

Ia juga disebut ingin menjadikan Indonesia sebagai mitra ekonomi dan politik baru dalam “babak kedua” dari Abraham Accords yang ia rancang sejak periode pertamanya menjabat.

Meski begitu, sikap Indonesia masih konsisten dan tegas. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa normalisasi hubungan dengan Israel tidak mungkin dilakukan tanpa kejelasan status kemerdekaan Palestina.

“Setiap visi terkait Israel harus dimulai dengan pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” ujar juru bicara Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, dalam pernyataannya kepada Associated Press pada awal November.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Juru Bicara II Kemenlu, Vahd Nabyl Mulachela, kepada CNN Indonesia. “Sejalan dengan yang telah diutarakan oleh Bapak Presiden di Sidang Majelis Umum PBB, hal tersebut harus diawali dengan pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina,” katanya.

Sementara itu, beberapa pengamat menilai Trump mencoba menggunakan pendekatan transaksional terhadap Indonesia. Salah satu “kartu diplomasi” yang mungkin dimainkan adalah janji dukungan terhadap keinginan Indonesia untuk bergabung dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta peluang investasi besar di sektor industri logam tanah jarang.

Indonesia kini menjadi salah satu kekuatan ekonomi global dengan ambisi mendominasi pasar nikel dunia. Posisi ini menjadikannya mitra strategis bagi AS, apalagi di tengah upaya Washington menyeimbangkan pengaruh Tiongkok dalam rantai pasok mineral kritis.

Namun, di luar kepentingan ekonomi, Jakarta memandang isu Palestina sebagai fondasi moral dan diplomatik yang tak bisa ditawar. Selama puluhan tahun, posisi Indonesia konsisten: menolak segala bentuk normalisasi dengan Israel sebelum Palestina diakui secara penuh sebagai negara merdeka.

Trump sendiri dikenal sangat dekat dengan komunitas Yahudi konservatif di Amerika Serikat. Namun, langkahnya membujuk Indonesia dan Arab Saudi justru muncul di tengah kritik terhadap kebijakannya yang dianggap pro-Israel, termasuk dari kalangan Muslim Amerika.

Baca Juga: Wamenlu Bertemu Menlu Siprus, Bahas Kerja Sama Ekonomi hingga Bantuan untuk Palestina

Situasi ini menjadi semakin menarik setelah kemenangan Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York. Mamdani, seorang politisi Muslim progresif yang dikenal vokal mengkritik kebijakan Israel, baru-baru ini menyebut bahwa “politik luar negeri AS terhadap Palestina telah kehilangan arah moral.” Pidato Mamdani sempat viral dan disebut membuat Trump “dongkol”, bahkan menuduhnya membawa “komunisme ke New York City”.

Dengan dinamika ini, tampaknya diplomasi Abraham Accords jilid dua akan menghadapi jalan terjal, terutama karena sikap tegas Indonesia dan Arab Saudi yang menolak menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa penyelesaian adil bagi Palestina.