Marco Rubio Kembalikan Times New Roman sebagai Font Resmi Departemen Luar Negeri AS

AKURAT.CO Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menginstruksikan seluruh diplomat untuk kembali menggunakan Times New Roman dalam komunikasi resmi Departemen Luar Negeri AS. Kebijakan baru ini membatalkan keputusan pendahulunya, Antony Blinken, yang sebelumnya mengganti font resmi menjadi Calibri. Menurut kawat internal yang dilihat Reuters, Rubio menilai perubahan Blinken sebagai langkah keberagaman yang “boros”.

Keputusan Marco Rubio tersebut menandai perubahan kebijakan penting di Departemen Luar Negeri AS, yang pada 2023 beralih ke font Calibri sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas. Pada saat itu, penggunaan Calibri dijelaskan sebagai pilihan yang lebih ramah bagi penyandang disabilitas karena tampilannya yang sederhana tanpa ornamen, serta menjadi standar pada produk Microsoft.

Dalam kawat tertanggal 9 Desember, seluruh pos diplomatik AS diberi tahu bahwa tipografi merupakan elemen yang memengaruhi profesionalisme dokumen resmi. Rubio menegaskan bahwa Calibri dianggap terlalu informal, sehingga Times New Roman kembali ditetapkan sebagai huruf standar Departemen Luar Negeri AS.

Kawat tersebut menyatakan bahwa pengembalian font bertujuan menjaga kesopanan dan profesionalisme dokumen resmi serta menghapus program DEIA yang dianggap tidak efisien. Kebijakan ini juga disebut selaras dengan arahan Presiden terkait “One Voice for American Foreign Relations,” yang menekankan pentingnya komunikasi diplomatik yang terpadu dan profesional.

Departemen Luar Negeri AS belum memberikan komentar resmi terkait perubahan kebijakan font ini. Meski demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa font sans-serif seperti Calibri dinilai lebih mudah dibaca oleh sebagian penyandang disabilitas visual.

Perubahan ini terjadi di tengah langkah lebih luas pemerintahan Trump dalam menghapus berbagai program keragaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) di level federal. Pemerintahan baru mendorong penghentian program DEI di lembaga pemerintah, dunia pendidikan, hingga sektor swasta, termasuk pemberhentian petugas keragaman dan penarikan dana hibah bagi program terkait.

Program DEI sebelumnya diperluas setelah gelombang protes nasional tahun 2020 terkait pembunuhan warga kulit hitam tak bersenjata oleh polisi. Namun, kalangan konservatif—termasuk Trump—menganggap program tersebut diskriminatif terhadap kelompok kulit putih dan laki-laki serta mengurangi penilaian berbasis prestasi.