Vetevendosje Kembali Berkuasa, Kemenangan Telak Kurti Akhiri Kebuntuan Politik Kosovo

AKURAT.CO Partai nasionalis Albania, Vetevendosje, meraih kemenangan telak dalam pemilihan parlemen Kosovo, berdasarkan hasil sementara penghitungan suara. Dengan sekitar 90 persen suara telah dihitung, Vetevendosje memperoleh 50,8 persen suara, membuka jalan bagi pemimpinnya, Albin Kurti, untuk menjalani masa jabatan ketiga sebagai perdana menteri.

Dua partai oposisi utama tertinggal cukup jauh. Partai Demokrat Kosovo (PDK) yang berhaluan kanan-tengah meraih 20,98 persen suara, sementara Liga Demokrat Kosovo (LDK) memperoleh 13,89 persen.

Pemilu ini merupakan pemungutan suara parlemen kedua yang digelar Kosovo tahun ini. Pada pemilu Februari lalu, Vetevendosje juga keluar sebagai pemenang, namun gagal meraih mayoritas sehingga tidak mampu membentuk pemerintahan. Kebuntuan politik tersebut membuat Kosovo tidak memiliki pemerintahan yang efektif selama berbulan-bulan.

Situasi itu memunculkan pertanyaan besar menjelang pemilu ulang: apakah pemilih akan menghukum Kurti atas kebuntuan politik yang berkepanjangan, atau justru menyalahkan partai-partai oposisi yang menolak berkoalisi dengan gerakan kiri yang dipimpinnya. Hasil pemilu menunjukkan jawaban tegas dari pemilih, yang kembali memberikan dukungan kuat kepada Vetevendosje.

Meski demikian, perolehan suara ini belum sepenuhnya cukup bagi Kurti untuk memerintah tanpa mitra koalisi. Namun, ia diperkirakan tidak akan kesulitan mendapatkan dukungan dari partai-partai minoritas etnis yang secara konstitusional dijamin 20 dari total 120 kursi parlemen Kosovo.

Kemenangan ini menjadi yang keempat secara berturut-turut bagi Vetevendosje dalam pemilu parlemen. Hasil tersebut sekaligus menjadi pembenaran bagi Kurti setelah upayanya membentuk pemerintahan sebelumnya digagalkan oleh oposisi pascapemilu 9 Februari.

Kurti menyebut kemenangan kali ini sebagai “yang terbesar dalam sejarah negara” dan menyatakan harapannya agar partai-partai oposisi bersedia bekerja sama, alih-alih kembali menghambat proses pemerintahan. Sinyal terbukanya peluang kerja sama disampaikan oleh politisi LDK Arben Gashi, yang menegaskan bahwa hasil suara rakyat tidak bisa diabaikan dan menuntut sikap reflektif serta bertanggung jawab dari seluruh kekuatan politik.

Taruhannya tidak kecil. Tanpa pemerintahan yang berfungsi, Kosovo kehilangan peluang mendapatkan dana Uni Eropa senilai ratusan juta euro. Kurti juga menyinggung potensi kesepakatan dengan Bank Dunia yang nilainya diperkirakan melampaui 1 miliar euro.

Selain persoalan ekonomi, perbaikan hubungan dengan mitra internasional utama Kosovo, yakni Uni Eropa dan Amerika Serikat, menjadi agenda penting. Selama masa pemerintahannya, Kurti sempat memicu ketegangan dengan Brussel dan Washington akibat kebijakan yang menyasar lembaga-lembaga yang melayani minoritas Serbia di Kosovo, termasuk kantor pos dan fasilitas kesehatan. Langkah-langkah tersebut meningkatkan ketegangan di wilayah Kosovo utara yang mayoritas penduduknya etnis Serbia.

Uni Eropa baru-baru ini sepakat mencabut sanksi yang dijatuhkan pada 2023. Namun, Brussel diperkirakan akan mendorong Kurti mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dalam dialog normalisasi hubungan dengan Serbia, yang hingga kini masih mandek. Harapan ini dinilai sulit terwujud mengingat hubungan Kurti yang kerap tegang dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic.

Dukungan kuat pemilih terhadap sosok yang kerap dipandang kontroversial ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap alternatif politik yang ada. Partai-partai yang terkait dengan mantan Tentara Pembebasan Kosovo (KLA) sempat mendominasi pemerintahan setelah deklarasi kemerdekaan pada 2008, namun dinilai gagal memenuhi janji peningkatan kesejahteraan.

Analis politik Artan Muhaxhiri menyoroti sejumlah kelemahan Vetevendosje, mulai dari dugaan pelanggaran konstitusi, minimnya kemajuan ekonomi, hingga memburuknya hubungan dengan sekutu internasional. Meski begitu, ia menilai pemilih tetap menganggap oposisi sebagai pilihan yang lebih merugikan.

“Terlepas dari semua kekurangannya, warga menilai oposisi justru membawa dampak yang lebih buruk,” kata Muhaxhiri.