Mengapa AS Menarik Diri dari 66 Organisasi Internasional dengan Alasan Kedaulatan Nasional?

AKURAT.CO Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengambil langkah drastis di panggung internasional dengan menghentikan dukungan terhadap puluhan organisasi global. Kali ini, AS resmi menarik diri dari 66 organisasi, badan, dan komisi internasional, sebuah kebijakan yang dinilai semakin menjauhkan Washington dari kerja sama multilateral.
Keputusan tersebut diambil setelah Trump menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan penangguhan partisipasi dan pendanaan AS untuk lembaga-lembaga internasional. Langkah ini diambil menyusul peninjauan menyeluruh pemerintahannya terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai organisasi global, seperti dilaporkan Associated Press, Jumat (9/1/2026).
Sebagian besar organisasi yang terdampak kebijakan ini memiliki keterkaitan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lembaga-lembaga tersebut bergerak di berbagai bidang, mulai dari isu perubahan iklim, ketenagakerjaan, migrasi, hingga persoalan global lainnya.
Dua di antaranya adalah badan kependudukan PBB serta Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), yang selama ini menjadi landasan perundingan internasional terkait upaya penanganan krisis iklim. Pemerintahan Trump menilai organisasi-organisasi tersebut mendorong agenda keberagaman dan inisiatif yang mereka sebut sebagai “woke”.
Tak hanya lembaga yang berada di bawah payung PBB, sejumlah organisasi internasional non-PBB juga masuk dalam daftar penarikan dukungan. Beberapa di antaranya adalah Kemitraan Kerja Sama Atlantik, Institut Internasional untuk Demokrasi dan Bantuan Pemilu, serta Forum Kontraterorisme Global.
Departemen Luar Negeri AS menjelaskan alasan di balik keputusan ini. Dalam pernyataan resminya, lembaga tersebut menyebut banyak organisasi internasional tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.
“Pemerintahan Trump telah mendapati bahwa lembaga-lembaga ini berlebihan dalam cakupannya, salah urus, tidak diperlukan, boros, dikelola dengan buruk, dikuasai oleh kepentingan aktor-aktor yang memajukan agenda mereka sendiri yang bertentangan dengan agenda kita, atau merupakan ancaman bagi kedaulatan, kebebasan, dan kemakmuran umum bangsa kita,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS.
Penarikan AS dari organisasi-organisasi yang selama ini mendorong kerja sama lintas negara ini terjadi di tengah kebijakan luar negeri Trump yang semakin konfrontatif. Pemerintahannya belakangan melancarkan atau mengancam berbagai langkah yang mengguncang hubungan internasional, termasuk penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro serta pernyataan kontroversial terkait ambisi AS terhadap Greenland.
Langkah terbaru ini melanjutkan pola penarikan dukungan AS dari lembaga multilateral di bawah pemerintahan Trump. Sebelumnya, Washington telah menghentikan partisipasi dan pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serta Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO).
Serangkaian kebijakan tersebut menegaskan pendekatan “America First” yang diusung Trump, dengan menempatkan kepentingan nasional di atas komitmen kerja sama internasional.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








