Iran Siapkan Serangan Balasan Jika AS dan Israel Lakukan Intervensi Militer Dukung Demonstrasi

AKURAT.CO Washington–Tel Aviv dilaporkan membahas kemungkinan intervensi militer Amerika Serikat di Iran, di tengah meningkatnya ketegangan akibat gelombang protes nasional di negara tersebut. Pemerintah Iran memperingatkan akan melakukan serangan balasan.

Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, menegaskan bahwa pasukan AS dan Israel akan menjadi target sah jika Washington melancarkan serangan ke Iran.

“Jika terjadi serangan militer oleh Amerika Serikat, maka wilayah pendudukan (Israel) serta pusat-pusat militer dan pelayaran AS akan menjadi target sah kami,” kata Qalibaf dalam pidato di parlemen, Minggu (waktu setempat).

Iran tidak mengakui keberadaan Israel dan menyebutnya sebagai wilayah Palestina yang diduduki.

AS-Israel Bahas Intervensi

Majalah Jerman Der Spiegel melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membahas kemungkinan intervensi AS dalam percakapan telepon pada Sabtu.

Pembahasan tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump kembali menyatakan dukungan terhadap para demonstran Iran. Melalui platform Truth Social, Trump menulis bahwa Amerika Serikat siap membantu rakyat Iran.

“Iran sedang melihat kebebasan, mungkin seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Amerika Serikat siap membantu,” tulis Trump.

Sebelumnya, Trump juga memperingatkan bahwa dirinya siap menyerang Iran jika aparat negara tersebut terus menewaskan demonstran. Departemen Luar Negeri AS turut menegaskan agar Iran tidak meremehkan pernyataan Trump.

“Jangan bermain-main dengan Presiden Trump. Jika ia mengatakan akan melakukan sesuatu, itu berarti ia serius,” demikian pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

Menurut laporan The New York Times dan The Wall Street Journal, Trump telah menerima sejumlah opsi militer untuk menyerang Iran pada Sabtu malam. Namun, hingga kini belum ada keputusan akhir yang diambil.

Korban Tewas 116 Orang, Internet Dipadamkan

Protes di Iran telah memasuki pekan kedua, dengan demonstrasi besar masih berlangsung di Teheran, Mashhad, dan sejumlah kota lain. Aksi tersebut menantang pemerintahan teokrasi Iran dan dipicu oleh krisis ekonomi serta tekanan politik.

Berdasarkan data Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di AS, jumlah korban tewas meningkat menjadi 116 orang, termasuk 37 anggota aparat keamanan dan pejabat pemerintah.

Namun, kelompok aktivis menilai angka tersebut berpotensi lebih tinggi karena pemadaman internet nasional yang kini memasuki hari ketiga, sehingga membatasi arus informasi dari dalam negeri.

Pemantau internet global NetBlocks menyebut pemadaman tersebut sebagai ancaman serius bagi keselamatan warga Iran.

“Langkah sensor ini menjadi ancaman langsung terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat Iran pada momen krusial bagi masa depan negara,” tulis NetBlocks di media sosial X, seraya menyebut pemadaman telah melewati 60 jam.

Kekhawatiran Pelanggaran HAM

Sejumlah organisasi HAM menyatakan kekhawatiran serius bahwa pemadaman internet dapat menjadi awal terjadinya pembantaian massal terhadap demonstran.

Pusat Hak Asasi Manusia di Iran (CHRI) mengingatkan bahwa pola serupa pernah terjadi pada 2019, ketika pemerintah Iran memutus internet sebelum menewaskan lebih dari 1.000 pengunjuk rasa.

“Pemadaman total internet dan komunikasi di Iran sangat mengkhawatirkan. Rezim biasanya melakukan ini sebagai pendahuluan terhadap pembantaian besar-besaran,” kata CHRI dalam pernyataannya.

Sementara itu, HRANA melaporkan setidaknya 2.600 orang telah ditangkap. Kepala Kepolisian Nasional Iran, Ahmad-Reza Radan, mengonfirmasi penangkapan sejumlah tokoh kunci dalam aksi protes.

“Semalam, penangkapan besar dilakukan terhadap elemen utama kerusuhan. Mereka akan dihukum setelah melalui proses hukum,” kata Radan kepada televisi pemerintah, tanpa merinci jumlah maupun identitas para tersangka.