Sri Lanka Terapkan Kerja 4 Hari Sepekan, Antisipasi Krisis Energi akibat Blokade Selat Hormuz

AKURAT.CO Pemerintah Sri Lanka memberlakukan kebijakan kerja empat hari dalam sepekan untuk menghemat bahan bakar di tengah gangguan pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah.

Langkah ini diambil setelah Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dunia, praktis tertutup menyusul eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran krisis energi di negara-negara yang bergantung pada impor minyak.

Pemerintah Sri Lanka mulai Rabu (18/3) mengurangi hari kerja instansi pemerintah menjadi empat hari dalam sepekan sebagai bagian dari langkah darurat menjaga cadangan bahan bakar.

Komisioner Jenderal Layanan Esensial, Prabath Chandrakeerthi, mengatakan kebijakan ini juga berlaku untuk sekolah dan universitas serta berpotensi diterapkan tanpa batas waktu.

“Kami juga meminta sektor swasta mengikuti kebijakan ini dan menetapkan hari Rabu sebagai hari libur,” ujarnya usai rapat darurat yang dipimpin Presiden Anura Kumara Dissanayake.

Menurut pemerintah, kebijakan tersebut bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat dan menekan konsumsi bahan bakar. Layanan penting seperti rumah sakit, pelabuhan, dan operasi darurat tetap berjalan normal.

Pembatasan BBM Diberlakukan

Selain pengurangan hari kerja, pemerintah juga mulai memberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar sejak 15 Maret.

Setiap pengendara dibatasi maksimal 15 liter bensin atau solar per pekan, sementara operator transportasi umum dapat memperoleh hingga 200 liter.

Pejabat setempat memperkirakan cadangan bahan bakar hanya cukup untuk sekitar enam minggu. Gangguan tambahan pada pasokan dinilai dapat mempercepat krisis.

Sri Lanka mengimpor seluruh kebutuhan minyaknya dan juga bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik. Produk minyak olahan sebagian besar dipasok dari Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan, sementara minyak mentah berasal dari kawasan Timur Tengah.

Pemerintah juga menghentikan acara publik dan mendorong aparatur sipil negara bekerja dari rumah guna mengurangi penggunaan bahan bakar.

Kebijakan ini mengingatkan pada krisis ekonomi 2022, ketika Sri Lanka kehabisan devisa dan gagal membayar impor kebutuhan pokok. Krisis tersebut menyebabkan kelangkaan BBM, pangan, dan obat-obatan serta mendorong negara itu gagal bayar utang luar negeri sebesar 46 miliar dolar AS.

Sejak itu, Sri Lanka memperoleh bantuan dana talangan sebesar 2,9 miliar dolar AS dari Dana Moneter Internasional (IMF). Namun, pemerintah khawatir gangguan berkepanjangan pada pasokan energi global dapat mengancam pemulihan ekonomi yang masih rapuh.

Dampak Regional

Dampak krisis energi juga dirasakan negara lain di Asia Selatan.

Bangladesh mulai membatasi penjualan bahan bakar setelah perusahaan minyak nasional memperingatkan cadangan solar bisa habis dalam dua pekan jika konsumsi tidak ditekan setidaknya 25 persen. Otoritas di Dhaka bahkan mengerahkan pengadilan keliling untuk menindak penimbunan BBM.

Sementara itu, Pakistan juga mengambil langkah penghematan dengan menerapkan kerja jarak jauh dan mengalihkan perkuliahan ke sistem daring.

Bagi Sri Lanka, situasi ini dinilai krusial. Dengan pemulihan ekonomi yang masih berlangsung pascakrisis 2022, pemerintah berupaya mencegah gejolak energi global kembali melumpuhkan pasokan dan memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Sumber: India Today