Rusia Isyaratkan Veto Resolusi DK PBB soal Selat Hormuz

AKURAT.CO Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatakan draf resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Selat Hormuz tidak dapat disetujui karena dinilai tidak akan mendorong penyelesaian damai konflik.

Dalam konferensi pers di Moskow usai bertemu Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty, Lavrov menilai rumusan yang telah dilunakkan—yang mengizinkan “semua langkah defensif yang diperlukan”—masih membuka ruang bagi negara peserta untuk menentukan sendiri penggunaan kekuatan.

Pernyataan tersebut mengindikasikan Rusia berpotensi menggunakan hak veto dengan alasan resolusi itu dapat “melegitimasi agresi” di kawasan.

Draf terbaru yang diajukan Bahrain sebelumnya telah direvisi setelah mendapat penolakan dari negara pemilik hak veto seperti China, Rusia, dan Prancis. Ketiga negara menolak frasa sebelumnya yang mengizinkan penggunaan “segala cara yang diperlukan” untuk mengamankan selat, sehingga pemungutan suara yang semula dijadwalkan 3 April ditunda.

China juga secara terbuka menentang penggunaan bahasa yang dapat membenarkan penggunaan kekuatan. Duta Besar China untuk PBB Fu Cong memperingatkan bahwa otorisasi semacam itu berpotensi memicu eskalasi lebih lanjut dan konsekuensi serius, serta mendesak penyelesaian politik.

Sementara itu, Iran mengajukan proposal alternatif untuk pengelolaan selat dengan bekerja sama dengan Oman. Skema tersebut mewajibkan kapal memperoleh izin dan lisensi khusus untuk melintas.

Usulan itu ditolak Uni Eropa. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas menegaskan hukum internasional tidak mengenal skema berbayar untuk pelayaran. Ia juga menyebut serangan terhadap kapal sipil telah membuat lalu lintas di Selat Hormuz hampir terhenti dan menekankan pentingnya pemulihan kebebasan navigasi tanpa hambatan.

Selat Hormuz merupakan jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia, sehingga ketegangan di kawasan tersebut berdampak besar terhadap pasar energi global dan perdagangan.