Israel Setujui Gencatan Senjata 10 Hari dengan Hizbullah tetapi Tetap Mempertahankan Pasukannya di selatan Lebanon

AKURAT.CO Israel menyetujui gencatan senjata selama 10 hari dalam konflik melawan kelompok militan Hizbollah di Lebanon, namun tetap akan mempertahankan pasukannya di wilayah selatan negara itu.

Gencatan senjata yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut dijadwalkan mulai berlaku pukul 17.00 waktu setempat. Kesepakatan dicapai setelah komunikasi antara pemimpin Israel, Lebanon, dan pihak AS.

Meski demikian, Israel menegaskan akan tetap menempatkan militernya di Lebanon selatan dan siap melakukan serangan jika merasa terancam. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan pihaknya akan memantau situasi di lapangan secara ketat dan tidak akan menarik pasukan.

Di sisi lain, Hizbollah mengakui adanya gencatan senjata, namun menyatakan rakyat Lebanon memiliki hak untuk melawan keberadaan pasukan Israel. Kelompok tersebut juga meminta warga yang mengungsi untuk tidak segera kembali ke wilayah selatan demi alasan keamanan.

Media pemerintah Lebanon melaporkan masih terjadi tembakan artileri dan baku tembak di sejumlah wilayah selatan setelah waktu dimulainya gencatan senjata, menimbulkan keraguan atas efektivitas kesepakatan tersebut.

Pemerintah Lebanon sebelumnya mendorong gencatan senjata sebagai langkah awal menuju negosiasi yang lebih luas dengan Israel, namun Hizbollah menolak pembicaraan tersebut.

Konflik terbaru meningkat setelah serangan Israel dan AS terhadap Iran pada 28 Februari. Dalam beberapa hari, Hizbollah meluncurkan roket ke wilayah utara Israel, yang dibalas dengan serangan udara dan invasi darat ke Lebanon selatan.

Otoritas Lebanon menyebut lebih dari 2.100 orang tewas dan lebih dari 1 juta lainnya mengungsi akibat serangan Israel. Sementara itu, serangan Hezbollah dilaporkan menewaskan sedikitnya 12 tentara Israel dan dua warga sipil.

Trump juga menyatakan tengah mengundang Perdana Menteri Israel dan Presiden Lebanon Joseph Aoun ke Gedung Putih untuk pembicaraan damai.

Pakistan Jadi Mediator, Dorong Lanjutan Negosiasi AS-Iran

Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, mengunjungi Teheran untuk mengupayakan putaran kedua negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran sebelum tenggat gencatan senjata dua pekan pada 22 April.

Pakistan dinilai menjadi mediator kunci karena memiliki hubungan diplomatik yang kuat dengan kedua negara. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan Pakistan merupakan satu-satunya mediator dalam proses tersebut.

Wakil Presiden AS JD Vance menyebut kebuntuan pembicaraan sebelumnya dipicu oleh penolakan Iran untuk meninggalkan ambisi nuklirnya. Washington menuntut komitmen tegas bahwa Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir.

Sebaliknya, Iran mengajukan sejumlah syarat, termasuk penghentian serangan Israel terhadap Hizbollah, pencairan dana beku sebesar 6 miliar dolar AS, jaminan atas program nuklirnya, serta hak mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Iran Ancam Blokade Jalur Pelayaran Strategis

Ketegangan meningkat setelah militer Iran memperingatkan akan memblokir jalur pelayaran penting jika AS terus melakukan blokade terhadap pelabuhan Iran.

Komandan militer Iran, Ali Abdollahi Aliabadi, menyatakan Iran siap menghentikan perdagangan di Teluk Persia, Teluk Oman, hingga Laut Merah.

Salah satu titik krusial adalah Bab el-Mandeb, jalur sempit penghubung perdagangan antara Eropa dan Asia yang sebagian wilayahnya berada di bawah pengaruh kelompok Houthi di Yaman.

Selain itu, jalur pipa minyak Arab Saudi yang mengalihkan distribusi minyak dari Teluk Persia ke Laut Merah juga berpotensi terdampak jika konflik meluas.

Tokoh senior Iran, Mohsen Rezaee, bahkan menyatakan Iran siap menghadapi konflik berkepanjangan dengan AS dan menolak gencatan senjata.

Di dalam negeri Iran, respons publik terhadap kemungkinan perdamaian terbelah. Sebagian menyambut baik peluang berakhirnya konflik, sementara lainnya khawatir kebijakan keras pemerintah akan semakin menekan kebebasan sipil.

Sumber: NPR