Ajukan Resolusi PBB Tekan Iran, Menlu AS Rubio Sebut ‘Ujian Nyata’ Dunia Atasi Krisis Selat Hormuz

AKURAT.CO Pemerintah Amerika Serikat mengajukan rancangan resolusi baru ke Dewan Keamanan PBB untuk menekan Iran menghentikan serangan serta aktivitas penanaman ranjau di Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut langkah ini sebagai “ujian nyata” bagi efektivitas PBB dalam merespons ancaman global.
Rubio juga mendesak China dan Rusia agar tidak kembali menggunakan hak veto seperti pada upaya sebelumnya. Ia menekankan bahwa stabilitas di Selat Hormuz merupakan kepentingan bersama, mengingat jalur tersebut menjadi urat nadi distribusi energi dunia.
Diplomasi Intensif di Tengah Eskalasi
Pembahasan rancangan resolusi dilakukan secara tertutup sejak Selasa, dengan dukungan sejumlah negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Jika disahkan, resolusi ini akan membuka jalan bagi sanksi ekonomi dan diplomatik yang lebih keras terhadap Iran, bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer sebagai langkah terakhir.
Langkah ini muncul setelah eskalasi terbaru di kawasan, termasuk penghancuran enam kapal kecil Iran oleh pasukan AS serta serangan rudal Iran ke pelabuhan minyak di Uni Emirat Arab. Ketegangan tersebut semakin mengancam gencatan senjata rapuh yang telah berlangsung sekitar empat minggu.
Bahasa Lebih Hati-hati, Tekanan Tetap Kuat
Rubio menjelaskan bahwa draf terbaru disusun dengan pendekatan yang lebih hati-hati dibanding proposal sebelumnya yang diveto China dan Rusia. Meski tidak secara eksplisit menyebut penggunaan kekuatan militer, resolusi ini tetap berada di bawah Bab VII Piagam PBB yang memberi kewenangan luas kepada Dewan Keamanan untuk mengambil langkah tegas, mulai dari sanksi hingga tindakan militer.
“Kami melakukan penyesuaian bahasa untuk menghindari kebuntuan diplomatik, tetapi ini tetap menjadi ujian nyata bagi PBB,” ujar Rubio.
Desakan Tegas untuk Iran
Dalam draf tersebut, Dewan Keamanan mengecam pelanggaran gencatan senjata oleh Iran, termasuk upaya menutup Selat Hormuz dan praktik penanaman ranjau laut. Iran diminta segera menghentikan seluruh serangan terhadap kapal-kapal komersial, mengungkap lokasi ranjau yang telah dipasang, serta tidak menghalangi upaya pembersihannya.
Selain itu, Iran juga didorong untuk bekerja sama dalam pembentukan koridor kemanusiaan guna memastikan distribusi bantuan, pupuk, dan kebutuhan pokok tetap berjalan. Sekretaris Jenderal PBB akan diminta menyampaikan laporan dalam waktu 30 hari terkait kepatuhan Teheran. Jika tidak ada kemajuan signifikan, Dewan Keamanan akan kembali bersidang untuk mempertimbangkan langkah lanjutan.
AS Dorong Koalisi Maritim Global
Sejalan dengan upaya diplomasi di PBB, Washington juga mengusulkan pembentukan “Maritime Freedom Coalition”, yakni aliansi keamanan multinasional untuk menjaga kebebasan navigasi di kawasan, termasuk bekerja sama dengan misi Eropa.
Meski Amerika Serikat berharap resolusi dapat disepakati sebelum 8 Mei, sikap China dan Rusia masih belum pasti. Pihak China menyatakan masih mengevaluasi isi draf tersebut, menjadikan pekan depan sebagai periode krusial bagi arah stabilitas keamanan di Timur Tengah dan kelancaran pasokan energi global.
Sumber: Voiceofemirates
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026







