Netanyahu Diserang Oposisi, Rabi Ultra-Ortodoks Sebut Tentara Israel 'Mengajarkan Dosa'

AKURAT.CO Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadapi gelombang kritik dari para pemimpin oposisi setelah pemerintahnya dinilai bungkam terhadap pernyataan kontroversial sejumlah rabi ultra-Ortodoks (Haredi) yang menyerang militer Israel dalam aksi protes menolak wajib militer.

Para tokoh oposisi menuding Netanyahu memilih diam meski muncul seruan yang dianggap menghasut terhadap Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dan Kepala Staf Jenderal Eyal Zamir.

Kontroversi itu mencuat saat ratusan warga Haredi menggelar demonstrasi di Kota Bnei Brak pada Senin (30/6/2026) malam. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap penahanan sejumlah pria ultra-Ortodoks yang menolak mengikuti wajib militer.

Dalam unjuk rasa tersebut, Rabbi Aryeh Yezdi melontarkan kritik keras terhadap militer Israel. Berdasarkan laporan harian Yedioth Ahronoth, ia menyebut tentara Israel mengajarkan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama.

Ia juga meminta para pelajar sekolah agama (yeshiva) untuk mengabaikan panggilan wajib militer serta melontarkan kecaman terhadap Kepala Staf IDF, Eyal Zamir.

Mantan Kepala Rabi Sephardic, Yitzhak Yosef, yang turut hadir dalam aksi itu, mengatakan demonstrasi digelar untuk memprotes aparat penegak hukum dan otoritas yang dianggap menekan komunitas Haredi.

Menurut Yosef, penahanan pelajar yeshiva yang menolak wajib militer merupakan penghinaan terhadap ajaran Taurat.

Sementara itu, Rabbi Shabtai Levy menyatakan kegagalan Israel mengalahkan Hamas dan Hezbollah disebabkan karena ajaran Taurat tidak lagi dihormati.

Yair Lapid Sebut Pemerintah Netanyahu Pengecut

Pemimpin oposisi Yair Lapid mengecam keras sikap pemerintah Netanyahu yang dinilai tidak memberikan respons atas pernyataan para tokoh Haredi tersebut.

Melalui media sosial X, Lapid menuduh kelompok ultra-Ortodoks telah menghasut masyarakat terhadap para prajurit Israel, sementara pemerintah memilih bungkam.

Ia menyebut para tentara Israel sebagai pahlawan, sedangkan pemerintahan Netanyahu disebutnya sebagai "pemerintahan para pengecut" karena tidak mengutuk pernyataan yang dianggap memicu kebencian terhadap militer.

Kritik serupa juga datang dari mantan Perdana Menteri Naftali Bennett. Ia menyoroti fakta bahwa Rabbi Aryeh Yezdi menerima gaji dari negara.

Bennett berjanji akan menghentikan pendanaan negara bagi siapa pun yang mengajarkan paham anti-Zionisme atau menentang Negara Israel apabila pemerintah berganti.

Lieberman: Pemerintah Lindungi Penolak Wajib Militer

Mantan Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman turut mengecam aksi tersebut. Menurutnya, retorika yang disampaikan dalam demonstrasi Haredi merupakan bentuk hasutan terhadap negara dan militer Israel.

Ia menuding pemerintahan Netanyahu memberikan perlindungan politik kepada kelompok penolak wajib militer demi mempertahankan kekuasaan, meski harus mengorbankan kekuatan militer dan persatuan masyarakat Israel.

Presiden Israel Isaac Herzog juga ikut angkat bicara. Ia menegaskan tidak ada tempat bagi ujaran kebencian, hinaan, maupun bahasa yang merendahkan, terutama terhadap pimpinan militer dan para prajurit yang sedang bertugas.

Krisis Wajib Militer Haredi Kian Memanas

Perselisihan mengenai wajib militer bagi komunitas Haredi terus meningkat sejak Mahkamah Agung Israel pada 25 Juni 2024 memutuskan bahwa pria ultra-Ortodoks wajib mengikuti dinas militer dan lembaga keagamaan yang siswanya menolak wajib militer tidak lagi berhak menerima pendanaan negara.

Sejak putusan tersebut, aksi protes terus berlangsung. Para rabi senior berulang kali menyerukan agar pengikut mereka menolak wajib militer, bahkan meminta surat panggilan dinas militer disobek.

Komunitas Haredi mencakup sekitar 13 persen dari total populasi Israel yang berjumlah lebih dari 10 juta jiwa. Selama beberapa dekade, banyak pria ultra-Ortodoks memperoleh penundaan wajib militer dengan tetap menempuh pendidikan di sekolah agama hingga mencapai usia bebas wajib militer.

Persoalan ini menjadi semakin sensitif karena Israel masih menghadapi operasi militer di berbagai front, termasuk perang di Gaza, ketegangan dengan Lebanon dan Iran, serta operasi militer di Suriah. Kondisi tersebut membuat kebutuhan personel militer Israel terus meningkat, sementara penolakan wajib militer dari komunitas Haredi semakin memicu perdebatan politik di dalam negeri.

Sumber: AA