PM Inggris Keir Starmer Minta Maaf atas Adopsi Paksa Ribuan Bayi, Akui Peran Negara dalam Tragedi Bersejarah

AKURAT.CO Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyampaikan permintaan maaf resmi atas keterlibatan negara dalam praktik adopsi paksa yang menimpa puluhan ribu ibu tidak menikah selama beberapa dekade. Starmer menyebut kebijakan tersebut sebagai "noda dalam sejarah Inggris" dan mengakui dampaknya masih dirasakan para korban hingga saat ini.

Permintaan maaf itu disampaikan Starmer di hadapan Parlemen Inggris pada Kamis (2/7/2026), setelah bertemu langsung dengan sejumlah penyintas dan kelompok kampanye yang selama bertahun-tahun memperjuangkan pengakuan serta keadilan bagi para korban.

Menurut data pemerintah, sekitar 185.000 bayi yang lahir dari ibu yang belum menikah di Inggris dan Wales diadopsi oleh pasangan suami istri antara 1949 hingga 1976.

Ibu Dipaksa Melepas Bayinya

Banyak perempuan yang menjadi korban mengaku mengalami tekanan psikologis, intimidasi, hingga manipulasi agar menyerahkan bayi mereka untuk diadopsi. Selain itu, para ibu yang belum menikah juga menghadapi stigma sosial yang kuat dan kerap dipaksa menjalani masa kehamilan di institusi tertutup agar tidak diketahui masyarakat.

Dalam pidatonya, Starmer mengatakan praktik tersebut bukan sekadar kesalahan individu, melainkan bagian dari sistem yang dilegalkan dan didukung oleh berbagai lembaga pada masa itu.

"Anak-anak tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka tidak diinginkan. Para ibu muda diberi tahu bahwa mereka tidak bermoral dan bayinya akan memiliki kehidupan yang lebih baik tanpa mereka," ujar Starmer.

Ia menegaskan bahwa dampak dari kebijakan tersebut berlangsung seumur hidup bagi para ibu maupun anak-anak yang dipisahkan dari keluarganya.

Akui Tanggung Jawab Negara

Berbeda dengan pemerintahan Konservatif sebelumnya yang menolak meminta maaf dengan alasan negara tidak secara aktif mendukung praktik tersebut, Starmer secara terbuka mengakui adanya tanggung jawab pemerintah.

Menurutnya, praktik adopsi paksa telah mengakar dalam sistem pelayanan publik, mulai dari pemerintah daerah, lembaga sosial dan keagamaan, hingga layanan kesehatan.

"Ini bukan tindakan yang terjadi secara terpisah atau tanpa sengaja. Praktik ini tertanam dalam sistem yang dijalankan oleh otoritas lokal, lembaga sukarela, organisasi keagamaan, serta layanan kesehatan dan sosial," kata Starmer.

Ia menambahkan bahwa negara bertanggung jawab karena membiayai dan melegitimasi sistem yang memungkinkan praktik tersebut berlangsung selama bertahun-tahun.

"Rasa Malu Itu Milik Kami"

Dalam pidatonya, Starmer juga menyampaikan pesan emosional kepada para korban yang selama puluhan tahun hidup dengan rasa bersalah akibat dipaksa menyerahkan anak mereka.

"Rasa malu itu bukan milik Anda. Rasa malu itu tidak pernah menjadi milik Anda. Rasa malu itu adalah milik kami," tegasnya.

Pernyataan tersebut disambut haru oleh para aktivis dan korban yang hadir di galeri publik Parlemen Inggris.

Pemerintah Siapkan Dukungan bagi Korban

Selain menyampaikan permintaan maaf resmi, pemerintah Inggris juga mengumumkan sejumlah langkah untuk membantu para korban. Program tersebut mencakup kemudahan akses terhadap arsip adopsi agar keluarga yang terpisah dapat menelusuri kembali hubungan mereka, serta penyediaan layanan kesehatan mental bagi ibu dan anak yang terdampak.

Sebelumnya, pada 2022, Komite Gabungan Hak Asasi Manusia Parlemen Inggris telah merekomendasikan agar pemerintah meminta maaf atas penderitaan yang dialami para korban adopsi paksa.

Pemerintah Skotlandia dan Wales kemudian lebih dulu menyampaikan permintaan maaf pada 2023. Namun, pemerintahan Konservatif Inggris saat itu menolak mengambil langkah serupa dengan alasan negara tidak secara langsung mendukung praktik tersebut.

Permintaan maaf yang kini disampaikan Keir Starmer menandai perubahan sikap pemerintah Inggris sekaligus menjadi pengakuan resmi atas salah satu bab paling kelam dalam sejarah kebijakan sosial negara tersebut.

Sumber: Euronews