Netanyahu Jadi Penghambat? Penarikan Pasukan Israel dari Lebanon Masih Mandek Jelang Perundingan di Roma

AKURAT.CO Upaya penerapan kesepakatan gencatan senjata di Lebanon selatan kembali menghadapi jalan buntu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut menjadi penghambat utama implementasi Framework Agreement, lantaran menolak penarikan pasukan Israel dilakukan bersamaan dengan pengerahan Tentara Lebanon ke wilayah yang masih diduduki.

Persoalan ini kini menjadi perhatian utama Amerika Serikat menjelang putaran keenam perundingan antara Lebanon dan Israel yang dimediasi Washington. Pembicaraan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15–16 Juli di Roma, Italia, dengan fokus mencari jalan keluar atas kebuntuan implementasi kesepakatan.

Salah satu agenda utama dalam perundingan adalah pembentukan sejumlah komite gabungan untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan di lapangan. Komite koordinasi itu rencananya dipimpin oleh Jenderal Amerika Serikat Joseph Clearfield dan bertugas mengawal pengerahan Tentara Lebanon sekaligus memastikan proses penarikan pasukan Israel berjalan lancar.

Selain itu, para perunding juga akan membahas perluasan pilot zones atau zona percontohan. Program ini awalnya diterapkan di wilayah Lebanon yang telah berada di bawah kendali pemerintah, sebelum secara bertahap diperluas ke kota-kota yang hingga kini masih diduduki pasukan Israel.

AS Desak Israel Setujui Penarikan Bertahap

Sumber di pemerintahan Lebanon mengungkapkan bahwa Tentara Lebanon dan tim pemantau Amerika Serikat sebenarnya telah mencapai kesepahaman mengenai mekanisme pengerahan pasukan. Dalam skema tersebut, Tentara Lebanon akan memasuki wilayah yang ditinggalkan secara bertahap oleh pasukan Israel sehingga tidak terjadi kekosongan keamanan.

Namun, rencana itu disebut masih terganjal sikap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang menolak konsep zona percontohan maupun penarikan bertahap dari wilayah Lebanon yang diduduki.

Menurut sumber tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bahkan telah turun tangan dalam dua putaran perundingan sebelumnya untuk menekan delegasi Israel agar menyetujui skema tersebut. Washington menilai mekanisme itu merupakan langkah penting untuk mengembalikan kedaulatan Lebanon hingga ke perbatasan internasional.

Netanyahu Dinilai Terpengaruh Politik Dalam Negeri

Sumber yang sama menilai sikap keras Netanyahu tidak lepas dari pertimbangan politik domestik. Menjelang pemilu parlemen Israel, Netanyahu disebut enggan menyetujui klausul yang secara tegas mewajibkan penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon.

Sebagai alternatif, pemerintah Israel menginginkan Tentara Lebanon lebih dahulu ditempatkan di wilayah yang tidak diduduki Israel. Setelah terbukti mampu menjaga keamanan dan mencegah keberadaan kelompok Hizbullah, barulah proses berikutnya dipertimbangkan.

Sebaliknya, Presiden Lebanon Joseph Aoun tetap bersikeras bahwa pengerahan Tentara Lebanon dan penarikan pasukan Israel harus dilakukan secara bersamaan. Posisi tersebut dikabarkan mendapat dukungan dari tim pemantau Amerika Serikat setelah Aoun bertemu dengan Panglima Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), Laksamana Brad Cooper.

Trump Disebut Tetap Dukung Lebanon

Sumber itu juga menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih berkomitmen mendukung stabilitas Lebanon. Pertemuan antara Trump dan Presiden Joseph Aoun yang dijadwalkan berlangsung di Washington pada 21 Juli diperkirakan akan menjadi momentum penting untuk mengetahui sejauh mana dukungan nyata Amerika Serikat terhadap implementasi kesepakatan tersebut.

Di saat yang sama, Washington terus meningkatkan tekanan terhadap Iran agar menghentikan campur tangannya di Lebanon dan mendorong Hizbullah mendukung pelaksanaan Framework Agreement. Menurut sumber tersebut, Amerika Serikat kini memandang implementasi kesepakatan itu sebagai satu-satunya jalan realistis menuju penarikan pasukan Israel setelah opsi militer dinilai tidak lagi efektif.

Keberhasilan perundingan di Roma dipandang akan menjadi penentu masa depan stabilitas di perbatasan Lebanon-Israel. Jika tidak tercapai kesepakatan mengenai mekanisme penarikan pasukan, implementasi Framework Agreement berpotensi kembali tertunda dan memperpanjang ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Sumber: Awsaat