Ramai Soal Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Apa Hukum Membayar Pajak Kendaraan Perspektif Islam?

AKURAT.CO Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai pajak kendaraan bermotor, termasuk opsen pajak, menjadi perbincangan hangat di masyarakat.
Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya hukum membayar pajak kendaraan bermotor dalam perspektif Islam? Apakah hal ini dibenarkan secara syariat, atau justru sebaliknya?
Dalam ajaran Islam, membayar pajak termasuk dalam kategori ta'awun atau saling membantu dalam kebaikan, apabila pajak tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat, seperti membangun infrastruktur, memberikan layanan kesehatan, dan pendidikan.
Allah berfirman dalam Al-Qur'an,
"وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" yang artinya, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Ma'idah: 2).
Pajak yang ditarik oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dianggap sebagai bagian dari upaya kolektif dalam mewujudkan kebaikan.
Lebih lanjut, Islam mengajarkan kepatuhan kepada pemerintah selama aturan yang diterapkan tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah ﷺ bersabda,
"عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ" yang artinya, "Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin), baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, dalam kesulitan maupun kemudahan, serta meskipun hakmu dilanggar." (HR. Muslim).
Dengan demikian, selama pajak yang diberlakukan oleh pemerintah adalah sah, transparan, dan digunakan untuk kebaikan, maka membayarnya menjadi kewajiban bagi warga negara.
Namun, para ulama juga memberikan catatan penting. Pajak tidak boleh menjadi beban yang menzalimi rakyat, baik karena jumlahnya yang tidak masuk akal maupun penggunaannya yang tidak jelas.
Dalam hal ini, Rasulullah ﷺ bersabda, "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" yang artinya, "Barang siapa yang kami tugaskan untuk suatu tugas, lalu dia menyembunyikan (harta) walaupun hanya sebesar jarum atau lebih, maka itu adalah harta ghulul (penggelapan) yang akan dia bawa pada hari kiamat." (HR. Muslim).
Ini menjadi peringatan keras agar tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan pajak.
Kesimpulannya, dalam perspektif Islam, membayar pajak kendaraan bermotor termasuk dalam kewajiban warga negara selama pajak tersebut diberlakukan dengan adil, transparan, dan digunakan untuk kemaslahatan umat.
Pajak adalah bentuk kontribusi bersama untuk menciptakan kesejahteraan dan kebaikan kolektif.
Namun, pemerintah juga memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa sistem perpajakan tidak memberatkan masyarakat dan digunakan sesuai dengan prinsip keadilan.
Islam menekankan keseimbangan antara kewajiban warga negara dan tanggung jawab penguasa, sehingga tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan diridhai Allah.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026






