Serial Film Bidaah Terkesan Tampilkan Agama yang Eksklusif, Apakah Cerminan Paham Keagamaan Warga Malaysia?

AKURAT.CO Fenomena viralnya serial film Bidaah membuka diskursus luas di kalangan masyarakat Asia Tenggara, terutama Indonesia.

Serial yang mengangkat narasi tentang sekte keagamaan tertutup, manipulatif, dan menyimpang ini memang menyentuh realitas tertentu yang nyata terjadi di berbagai belahan dunia Islam.

Namun, ada satu pertanyaan yang mengemuka secara kritis: mengapa serial ini tampaknya hanya menampilkan sisi eksklusif agama?

Apakah ini cerminan dari keumuman orientasi keberagamaan masyarakat Malaysia yang cenderung eksklusif?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menyelami lanskap keberagamaan di Malaysia secara ilmiah dan sosiologis.

Malaysia, seperti halnya Indonesia, adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Namun, pendekatan negara terhadap agama, serta budaya keagamaan masyarakatnya, berbeda secara historis dan institusional.

Malaysia menjalankan sistem state-sponsored Islam, di mana Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tapi juga instrumen negara. Ini dapat dilihat dari kuatnya lembaga-lembaga resmi seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), yang memiliki otoritas atas fatwa, syariah, hingga moralitas publik.

Sosiolog agama Bryan S. Turner dalam teorinya tentang agama dan negara menjelaskan bahwa ketika agama dilembagakan secara kuat oleh negara, seringkali yang terjadi adalah munculnya pemaknaan keagamaan yang cenderung homogen dan eksklusif.

Model ini tidak memberikan ruang luas bagi pluralitas tafsir, terutama yang progresif dan kontekstual. Akibatnya, masyarakat pun dibentuk dengan kerangka berpikir yang mengidealkan satu bentuk keberagamaan tertentu—yang “benar” menurut standar institusi—dan mencurigai bahkan memusuhi bentuk keberagamaan lainnya.

Dalam konteks ini, tidak mengherankan jika Bidaah sebagai produk budaya populer Malaysia memperlihatkan narasi keberagamaan yang mengedepankan sisi eksklusif.

Tokoh Walid dalam serial tersebut adalah representasi ekstrem dari kepemimpinan religius yang dogmatis, mengontrol, dan anti-kritik.

Sayangnya, tidak ada tokoh agama alternatif dalam narasi tersebut yang bisa menunjukkan bahwa keberagamaan dalam Islam sejatinya bersifat inklusif, penuh kasih sayang, dan terbuka pada ijtihad.

Ini menciptakan persepsi tunggal bahwa agama—terutama Islam—diwarnai dengan pengekangan, paksaan, dan kultus pemimpin.

Padahal, dalam teori keilmuan Islam klasik maupun kontemporer, keberagamaan yang sehat justru didasarkan pada prinsip ta‘aqqul (penggunaan akal), tawassuth (moderasi), dan musyawarah.

Al-Qur’an sendiri menyerukan pendekatan dialogis dalam penyampaian agama: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (QS. An-Nahl: 125).

Ayat ini menunjukkan bahwa pendekatan yang menakutkan, memaksa, dan memonopoli kebenaran bukanlah karakter dakwah Islam. Sayangnya, karakteristik tersebut justru mendominasi dalam Bidaah, dan ironisnya tak ada kritik dari dalam narasi itu sendiri.

Pertanyaan selanjutnya: apakah ini semata-mata karena kebutuhan drama agar cerita terasa tegang dan penuh konflik? Ataukah ada refleksi lebih dalam tentang bagaimana masyarakat Malaysia secara umum memahami agama?

Penelitian dari Peletz (2002) dalam Islam and the Cultural Politics of Legitimacy in Malaysia menunjukkan bahwa terjadi pergeseran dalam praktik keagamaan masyarakat Malaysia pasca 1980-an.

Gelombang Islamisasi yang ditopang oleh politik identitas membuat agama menjadi alat utama dalam membangun legitimasi sosial dan kekuasaan.

Dalam konteks ini, pemaknaan keagamaan menjadi lebih eksklusif, rigid, dan bersandar pada otoritas-otoritas resmi. Sementara itu, gerakan progresif seperti Sisters in Islam atau para pemikir inklusif seperti Chandra Muzaffar berada di pinggiran wacana arus utama.

Maka tidak heran jika narasi agama yang dominan dalam media populer Malaysia pun cenderung mengikuti arus konservatif yang eksklusif ini.

Namun, ini bukan berarti semua masyarakat Malaysia berpandangan sempit. Ada banyak suara-suara alternatif yang berusaha membuka ruang tafsir yang lebih segar dan kontekstual.

Masalahnya, dalam serial seperti Bidaah, suara-suara tersebut tidak dimunculkan. Yang hadir hanya suara keras dari kelompok menyimpang, tanpa ada kontras dari pihak yang menjunjung prinsip rahmatan lil ‘alamin.

Ini menciptakan bias struktural dalam representasi agama, yang bisa berdampak pada persepsi publik, terutama mereka yang memiliki literasi agama yang terbatas.

Dari perspektif epistemologi Islam, hal ini bisa menjadi pelajaran penting. Dalam tradisi keilmuan Islam, dialog dan perbedaan adalah keniscayaan. Imam Asy-Syafi’i pernah berkata, "Pendapatku benar, tapi mengandung kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah, tapi mengandung kemungkinan benar."

Ini adalah etika intelektual dan keberagamaan yang sangat inklusif, jauh dari semangat sektarian seperti yang digambarkan dalam Bidaah.

Dengan demikian, jika Bidaah memang ingin menjadi kritik atas penyimpangan agama, maka kritik itu harus diimbangi dengan menghadirkan wajah agama yang otentik, proporsional, dan membebaskan.

Tanpa itu, narasi ini justru akan memperkuat stereotip negatif tentang Islam, seolah-olah agama hanya menjadi alat kontrol dan kekuasaan.

Padahal, Islam sejatinya adalah jalan menuju pencerahan, pembebasan, dan cinta kasih bagi seluruh manusia.

Dan jika benar bahwa eksklusivisme dalam serial ini mencerminkan kecenderungan umum di Malaysia, maka inilah waktunya untuk membuka kembali ruang-ruang dialog lintas tafsir demi menciptakan masyarakat yang lebih inklusif secara keagamaan dan kultural.