DPR Terbuka Bentuk Pansus Haji Usai Nota Diplomatik Dubes Arab Saudi

AKURAT.CO Polemik pelaksanaan haji 1446 H/2025 M terus meluas di tengah sorotan publik dan media internasional.

Setelah mencuatnya dugaan korupsi kuota haji serta beredarnya nota diplomatik dari Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) kini menyatakan kesiapan membentuk panitia khusus (Pansus) Haji untuk mengevaluasi pelaksanaan haji secara menyeluruh.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen pada Selasa, 24/06/2025, menegaskan bahwa DPR terbuka terhadap langkah investigatif tersebut.

Meskipun ia mengakui bahwa beberapa persoalan dalam penyelenggaraan haji telah diselesaikan oleh pemerintah, Puan menyebut masih banyak aspek teknis dan struktural yang memerlukan evaluasi lebih dalam.

Baca Juga: Arab Saudi Soroti Pelanggaran Penyelenggaraan Haji Indonesia 1445 H: Diduga Sebabkan Kematian Jemaah

“Dalam pelaksanaan haji kali ini, banyak hal yang perlu kita evaluasi agar tahun depan tidak terulang kembali,” ujar Puan.

Evaluasi ini akan menjadi agenda DPR pada masa sidang IV yang resmi dimulai hari ini. Apalagi, menurutnya, beberapa pimpinan DPR juga turut serta dalam ibadah haji tahun ini dan bisa memberikan perspektif langsung dari lapangan. Hasil evaluasi tersebut, lanjut Puan, dapat menjadi dasar pembentukan Pansus Haji jika dinilai diperlukan.

Sementara itu, nota diplomatik Arab Saudi yang menjadi pemantik isu ini memuat lima catatan penting. Isinya antara lain menyangkut inkonsistensi data manifest jemaah, kekacauan pergerakan jemaah gelombang I dari Madinah ke Makkah, penempatan hotel yang tidak sesuai, dominasi jemaah lansia dalam kondisi rentan, serta persoalan penyembelihan hewan dam.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, menyatakan bahwa catatan tersebut adalah komunikasi tertutup yang ditujukan kepada Menteri Agama, dirinya sebagai Dirjen PHU, dan Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri. Namun, ia juga memastikan bahwa sebagian besar masalah itu sudah berhasil diatasi saat operasional berlangsung.

Baca Juga: BPKH Dorong Pelaksanaan Haji yang Ramah Lingkungan Lewat Buku Responsible Green Hajj

Seiring meningkatnya tekanan publik dan desakan transparansi, wacana pembentukan Pansus Haji ini menunjukkan babak baru dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini dianggap penuh dengan praktik tak efisien, tumpang tindih otoritas, dan rawan disalahgunakan.

Nota diplomatik dari Saudi menjadi cermin serius bahwa kepercayaan dan kredibilitas Indonesia dalam mengelola jemaah haji tengah dipertaruhkan di mata internasional.