Anggota DPR Minta Bos Trans7 Mondok 40 Hari di Pesantren Jika Ingin Tahu Pesantren yang Sesungguhnya

AKURAT.CO Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, meminta pimpinan stasiun televisi Trans7 untuk mencoba tinggal dan belajar di pondok pesantren selama 40 hari agar memahami kehidupan santri yang sebenarnya.

Permintaan itu disampaikan Maman dalam audiensi bersama manajemen Trans7, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025.

Audiensi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas tayangan di Trans7 yang menuai kritik karena dinilai melecehkan kiai dan santri. Stasiun televisi milik Chairul Tanjung itu menjadi sasaran protes dan demonstrasi di berbagai daerah, termasuk aksi yang dilakukan Himpunan Santri dan Alumni Lirboyo di depan kantor KPID Jawa Tengah.

Baca Juga: Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta Klarifikasi Potongan Video Aksi di Trans7: Bukan Ancaman, Tapi Ajakan Menolak Kekerasan

“Sekali-kali para direktur atau pimpinan elite Trans7 mondok di pesantren 40 hari,” ujar Maman dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua DPR Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid, dan Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani.

Maman menilai publik, termasuk sebagian kalangan media, masih melihat pesantren dengan cara pandang lama. “Orang di luar pesantren melihat pesantren itu masih pakai cara pandang lembaga keagamaan di abad ke-18. Ini sudah abad ke-21, di mana pesantren terbuka dengan demokrasi,” katanya.

Politikus PKB itu menegaskan, pesantren merupakan lembaga yang ikut memperjuangkan nilai-nilai konstitusi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menyebut kehidupan di pesantren dijalankan dengan keikhlasan yang tinggi.

Menurutnya, banyak santri yang tidak mampu membayar biaya pendidikan namun tetap ditanggung oleh kiai. “Ada santri yang bekerja kepada kiai lantaran dia malu tidak bisa membawa uang,” ujarnya.

Maman juga menceritakan pengalamannya berbincang dengan seorang ustaz terkait besaran gaji. “Dia bilang, ‘Jangan tanya kami digaji, karena menurut kami berkah itu lebih penting daripada gaji’,” kata Maman menirukan.

Baca Juga: Hukum Penggunaan Dana APBN untuk Membangun Kembali Pesantren dalam Perspektif Islam

Ia berharap lembaga penyiaran dan pemerintah dapat membantu meningkatkan literasi publik tentang pesantren. “Tolong, literasi kita tentang pesantren itu harus dibuka. Jadi mohon maaf sekali lagi, hentikan seluruh program sejenis,” ucapnya.

Audiensi ini menjadi salah satu bentuk perhatian DPR terhadap polemik yang muncul menjelang peringatan Hari Santri Nasional 2025. Beberapa ormas dan lembaga santri seperti Pagar Nusa juga telah menyatakan siaga untuk membela kiai dan pesantren dari segala bentuk pelecehan simbolik di ruang publik.