KPK Harus Usut Tuntas Aliran Sleeping Fee Bos PT SKS Muhammad Suryo

AKURAT.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diminta tak gentar mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkereta Apian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Termasuk, kucuran uang haram yang diduga diterima tersangka komisaris PT Surya Karya Setiabudi (SKS), Muhammad Suryo.

"Kalai berdasarkan informasi dari surat dakwaan Dion Renato Sugiarto kan Suryo diduga menerima uang sekitar Rp9,5 miliar dari Rp11 miliar yang dijanjikan. Nah berangkat dari sini perlu dikembangkan penerimaan itu apakah disimpan atau dialirkan ke pihak lain, jadi pendekatan TPPU juga penting," kata peneliti ICW Agus Sunaryanto kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Baca Juga: KPK Benarkan Muhammad Suryo Tersangka, Tinggal Menunggu Sprindik

Bagi Agus, tidak sulit menilik sosok yang disebut-sebut ikut melakukan praktik culas bersama M Suryo. Komisi antirasuah, kata dia, bisa mendapatkan informasi keterlibatan pihak tertentu dengan merunut bukti dan keterangan saksi atau terdakwa selama persidangan.

M Suryo disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Kapolda Metro Irjen Karyoto. Hubungan keduanya bahkan terjalin sejak Karyoto masih menjabat Wakapolda Yogjakarta.

Tak hanya itu, beredar informasi jika M Suryo hanya perpanjangan tangan Karyoto di PT SKS. Mantan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK itu dikabarkan sebagai pemilik PT SKS yang sebenarnya.

"Pada prinsipnya KPK bekerja berdasarkan bukti yang ada saja, misalnya yang didapatkan berdasarkan pengembangan dari kesaksian saksi dan terdakwa di pengadilan tipikor. Tinggal perannya diperjelas apakah dilakukan sendiri atau dengan orang lain," kata Agus.

Agus kembali mengingatkan agar KPK tak tebang pilih dalam menjerat pihak-pihak yang terlibat kasus dugaan korupsi di DJKA Kemenhub. Dia berpesan agar KPK berani menarik pihak-pihak yang ikut menikmati kucuran korupsi dari proyek tersebut.

"Jadi KPK ya harus telusuri siapapun yang terlibat. Berdasarkan alat bukti/keterangan yang ada. Prinsipnya kembali ke bukti dan keterangan yang kuat saja. Siapa pun yang diduga terlibat segera diproses hukum, tentu integritas tetap dijaga," katanya.

Baca Juga: KPK Ungkap Adanya Kasus Di Kementan Macet Era Deputi Penindakan Karyoto 

Jaksa KPK sebelumnya mendakwa mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 wilayah Jawa Bagian Tengah (Jabagteng) Putu Sumarjaya secara bersama-sama menerima suap terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub.

Putu Sumarjaya didakwa menerima suap proyek jalur kereta api bersama sejumlah pihak. Salah satu pihak yang turut menerima suap tersebut yakni Muhammad Suryo. Suryo disebut menerima suap dengan sebutan sleeping fee atau sebutan untuk aliran dana dari peserta lelang yang dimenangkan kepada peserta yang kalah.sebesar Rp9,5 miliar.

Berdasar surat dakwaan Putu Sumarjaya, Suryo disebut turut menerima uang amis Rp9,5 miliar melalui pihak perantara bernama Anis Syarifah. Dengan rincian, Suryo menerima transfer pada 26 September 2022 berupa setoran tunai dari Tato Suranto Rp3,5 miliar dan Rp2,2 miliar.

Kemudian, sebesar Rp1,7 miliar dari Freddy Nur Cahya dan sebesar Rp2,1 miliar dari Irhas Ivan Dhani. Suryo bersama dengan pengusaha Wahyudi Kurniawan disebut sebagai makelar rekanan kontraktor perkeretaapian.