Mulanya, Ronny mengatakan, Hasto terkaget-kaget atas proses hukum di KPK yang penuh intimidasi bahkan melanggar tata krama penyidikan.
"Pak Hasto itu terbiasa berbicara sistem politik dan hukum negara, serta datang dengan niat baik, namun terkaget-kaget mendapat perlakukan yang tidak sesuai hukum acara pidana. Padahal dalam konsideran menimbang di undangan tersebut, ketentuan UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana ditempatkan di no 1, namun tidak dijadikan rujukan hukum," ujar Ronny dalam keterangan resmi, Selasa (11/6/2024).
Baca Juga: Hasil Sidang Etik Eliezer, Ronny Talapessy: Sesuai Harapan Keluarga
Atas dasar itu, Ronny menyebut, pihaknya menduga motif sebenarnya dari lembaga antirasuah memanggil Hasto adalah untuk menyita dokumen yang berkaitan dengan rahasia dan kedaulatan partai.
“Dugaan kami, motif sebenarnya dari KPK, bukanlah memeriksa Pak Hasto, namun melakukan tindakan paksa dengan menyita beberapa dokumen yang menyangkut rahasia dan kedaulatan partai, dan beberapa handphone dengan melanggar hukum,” katanya.
"Hal ini dibuktikan dengan cara memanggil staf Hasto, Saudara Kusnadi dengan motif dibohongi, sepertinya dipanggil oleh Pak Hasto. Padahal motif sebenarnya adalah menyita dokumen dan barang-barang pribadi yang tidak berkorelasi dengan materi pemeriksaan. Kesemuanya bertentangan dengan hukum acara dan dilakukan dengan sewenang-wenang, terlebih sampai memeriksa Saudara Kusnadi hingga sekitar 3 jam," tambah Ronny.
Baca Juga: Deolipa Yumara Ultimatum Ronny Talapessy Mundur dari Pengacara Bharada E
Penyitaan alat kerja berupa ponsel dan laptop ini, kata Ronny, terjadi di saat Hasto sebagai Sekjen PDIP sedang sibuk memersiapkan pilkada serentak.
Ada banyak data dan informasi terkait strategi pemenangan.
“Kita semua menghendaki supremasi hukum. Pada saat yang sama, kita ingin institusi hukum seperti KPK semakin profesional. Perlakuan oknum penyidik KPK kemarin terhadap Mas Hasto menunjukkan hal yang sebaliknya,” pungkasnya.
